Kemendes PDTT Gandeng KPK Cegah Korupsi Dana Desa

Penggunaan dana desa secara non-tunai.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua KPK Firli Bahuri dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Selasa (14/7/2020). (Foto: Kemendes PDTT)

JABARNEWS | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyepakati bertukar informasi dan data terkait dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan kedua lembaga di Gedung Kemendes PDTT, Selasa, (14/7/2020).

Baca Juga:

Buron Tiga Tahun, Tersangka Korupsi Rp 4,4 Miliar Ditangkap Di Limo Depok

KPK: Segera Pecat PNS Koruptor



"Desa berperan penting dalam pembangunan Indonesia yang bebas dari korupsi. Sebab, desa adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya.

Tak hanya pertukaran informasi dan data, nota kesepahaman ini juga meliputi kerja sama dua lembaga dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan penelitian, penyediaan narasumber dan ahli, dan lingkup lainnya yang disepakati.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan salah satu fungsi nota kesepahaman ini adalah pengawasan penggunaan dana desa. Ia berharap, seluruh kepala desa wajib menggunakan dana desa sesuai dengan aturan dan sebisa mungkin menggunakannya dengan cara non-tunai.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Kemendes PDTT KPK Penggunaan Dana Desa Korupsi Dana Desa Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar Ketua KPK Firli Bahuri Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Lagi, Tindakan Kekerasan Kepada KPK

Ini Kronologi Penganiayaan Pegawai KPK Di Hotel Borobudur Jakarta

Ngantre!... Anggota DPR Kembali Terjerat Kasus Korupsi

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi