Marak Tambang Ilegal, Ini Penyebabnya Kata Ombudsman

Dengan adanya legalisasi, masyarakat memiliki kepastian usaha, serta berkontribusi pada pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja.

Ilustrasi- Garis Polisi terpasang di salah satu tambang ilegal. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Ombudsman RI menyatakan penyebab maraknya tambang ilegal ialah perizinan yang rumit dan lemahnya pengawasan.

Anggota Ombudsman, Laode Ida, mengatakan masyarakat sulit mendapatkan akses legal terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Alhasil, pertambangan ilegal pun semakin marak.

Baca Juga:

Sebanyak 86 Laporan Terkait PPDB di Jawa Barat Masuk ke Ombudsman

Biaya Sekolah Siswa KETM Bakal Ditanggung Pemprov Jabar



"Selain itu, kegiatan tambang ilegal terjadi akibat tidak terintegrasinya pengawasan," ujar Laode dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7/2020).

Setidaknya ada dua persoalan utama terkait penerbitan dan tata kelola IPR di tingkat pusat dan daerah. Pertama, belum adanya aturan di tingkat provinsi yang mencakup pedoman pelaksanaan tata kelola IPR. Kedua, terkait penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

"Banyaknya pertambangan ilegal karena WPR yang telah ditetapkan pemerintah, tidak memiliki kandungan mineral dan batu bara. Sehingga, banyak yang menambang secara ilegal di wilayah yang memiliki potensi tambang," ujar Laode.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Tambang Ilegal Ombudsman Pengawasan Tambang Ilegal Pertambangan Tanpa Izin Wilayah Pertambangan Rakyat Anggota Ombudsman Laode Ida Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Kemendikbud: Pemda Masih Lakukan Penyimpangan Aturan Zonasi

Perusahaan Pencemar Sungai Cileungsi Bogor Akan Ditutup

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi