Aksi Tolak Omnibus Law di DPR, Demonstran: Ini RUU Cilaka Kawan-kawan

JABARNEWS | BANDUNG – Kelompok buruh, petani, dan mahasiswa menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ke kantor DPRD RI, Jakarta, Kamis (16/07/2020).

Massa demonstran yang memenuhi di sisi kiri pintu gerbang DPR RI ini, menilai pemerintah dan DPR gagal menangkap aspirasi dari masyarakat.

“Kita sebut ini RUU Cilaka kawan-kawan. Rezim ini adalah rezim anti-rakyat,” teriak salah seorang orator melalui pengeras suara di depan gerbang Gedung DPR RI, Kamis (16/07/2020).

Baca Juga:  Omicron Ada di Indonesia, Ini Rekomendasi IDAI Soal PTM

Dalam aksi tersebut turut serikat tani dari Jawa Barat dan Banten bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ikut dalam barisan massa tersebut.

KPA menilai Omnibus Law mengancam jutaan petani karena mempermudah perampasan tanah dengan dalih menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, agenda perjuangan tanah untuk rakyat melalui reforma agraria juga digusur oleh undang-undang ini. Tanah akan dijadikan barang komoditas yang dipergunakan untuk kepentingan badan usaha milik swasta dan negara.

“Kami menilai pemerintah dan DPR RI telah gagal menangkap aspirasi rakyat dan mengabaikan nasib rakyat yang tengah menghadapi wabah dan krisis berlapis akibat pandemi Covid-19,” kata Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika melalui keterangan tertulisnya.

Baca Juga:  Dinkes: Selisih Data Sebabkan Kabupaten Cirebon Masuk Lagi PPKM level 4

Massa aksi yang tergabung dalam KPA ini juga meminta DPR segera menjalankan TAP MPR IX/2001 untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi di sektor agraria dan sumber daya alam (SDA).

“Meminta pemerintah segera menuntaskan konflik agraria, memastikan aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) segera menghentikan tindakan-tindakan intimidatif, represif dan usaha-usaha kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah pandemi saat ini,” ujarnya.

Baca Juga:  Waduh, Beras Bansos Warga Cianjur Berisi Biji Plastik

Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh memastikan sentra-sentra produksi pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan dilindungi negara, terutama saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda.

“Karena terbukti, dalam situasi krisis semacam ini justru mereka [petani] yang bertahan. Bukan ekonomi yang bersandar pada investor,” ucapnya. (Red)