BLT Dana Desa Tak Bisa Disalurkan 100 Persen, Ini Sebabnya

Ada desa yang masih diblokir Kementerian Dalam Negeri terkait kejelasan statusnya.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Sejak virus corona menyebar, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi pihak yang menyalurkan BLT dana desa tersebut.

Per 20 Juli 2020, menurut data Kemendes PDTT penyaluran BLT dana desa sudah 98 persen kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlahnya mencapai Rp 10,38 triliun.

Baca Juga:

Direktur PMD: Pasar Papringan Temanggung Segera Dijadikan Pusat Study Desa

Tentukan Prioritas Penggunaan DD, Dirjen PPMD gelar Rapat Rancangan Permendes



Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran BLT dana desa tidak akan bisa mencapai 100 persen. Salah satunya adalah karena ada desa yang masih diblokir Kementerian Dalam Negeri terkait kejelasan statusnya.

"Ada 52 desa yang diblokir Kemendagri sehingga tidak bisa mendapatkan dana desa, perlu ada verifikasi terhadap status desanya, di antaranya di Konawe," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/7/2020).

Alasan lain, kata dia, ada 3 kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang penyalurannya terkendala geografis. Untuk mengambil uang ke desa butuh waktu dan biaya sangat tinggi.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : BLT Dana Desa Kemendes PDTT Stastus Desa Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar Pandemi Covid-19 Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Tiga Kementrian Ini Jadi Incaran PKB

Kursi Mendes Banyak Dilirik Parpol, PKB Anggap Wajar

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi