Hindari PHK, Pemerintah Pastikan Insentif Bagi Industri Media

Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Baca Juga:

Pekerja Pos Indonesia Menangkan Gugatan Perkara PHK Sepihak

May Day, Ini Harapan Buruh PHK Sepihak di Purwakarta



“Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata M. Nuh dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2020).

Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak AgustPus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : PHK Insentif Industri Media Perusahaan Media Pandemi Covid-19 Dewan Pers Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Kebijakan Insentif Pajak Tinggal Diteken Presiden

PWI Jabar Tekankan Legalitas Profesionalisme Wartawan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi