JABARNEWS | BANDUNG – Setelah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) muncul asumsi negatif dari Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni.
Ali Zamroni dalam rilisnya mengatakan, kebijakan yang dibuat olek Mendikbud Nadiem Makarim membuat kegaduhan selama pandemi Covid-19.
“Kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak Lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain lain,” ujar Ali Senin (27/7/2020).
Seharusnya kata Ali, yang mundur dari POP tersebut bukan ketiga organisasi tadi. Melainkan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation karena menurutnya kedua organisasi tersebut merupakan organisasi corporate social responsbility (CSR).
“Semestinya yang malu dan mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation bukan NU Muhammadiyah dan PGRI,” tegas Ali. yang melihat sejumlah kebijakan dari Nadiem menimbulkan perdebatan.
Beberapa di antaranya, penghapusan Nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan dan Kebijakan Pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK). Meski begitu, ia mengapresiasi POP yang bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Ali meminta agar badan independen yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan, mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos.
“Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus di evaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, Sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa,” Pungkasnya. (Red)
