Buruh Jabar Kembali Kobarkan Penolakannya Terhadap RUU Omnibus Law Dan UU Tapera

Aksi ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Kantor Gubernur Jawa Barat

Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, (Foto: net)

JABARNEWS | BANDUNG - Rancangan Unddang-Undang (RUU) Omnibus Law masih menjadi bahasa utama di kalangan buruh, tak terkecuali buruh kerja yang ad adi Jawa Barat. Pasalnya puluhan serikat pekerja di Jawa Barat yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Provinsi Jawa Barat dan SP/SB Provinsi Jawa Barat masih tetap menolak pengesahan RUU Omnibus Law yang masih tertunda ini.

Hal ini diketahui karena gabungan buruh tersebut melakukan aksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Kantor Gubernur Jawa Barat dengan lima tuntutan yaitu: menolak Gugatan Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan oleh Apindo Jawa Barat; Cabut huruf D Diktum Ketujuh SK UMK Tahun 2020; menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja; meminta untuk segera diterbitkan SK UMSK Kab/Kota Tahun 2020 dan menolak UU Tapera.

Baca Juga:

Aliansi Buruh Jabar Gelar Unjuk Rasa

DPRD Jabar Siap Tindaklanjuti Tuntutan ABJ



Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, pihaknya beralasan SK UMK Tahun 2020 yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana diwajibkan untuk menetapkan upah minimum pasal 88 ayat (4) dan pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, produk hukum Pemerintah Daerah dalam membuat Penetapan yaitu melalui Pergub dan SK.

"Keinginan APINDO Jawa Barat kembali ke Surat Edaran (SE) tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping itu gugatan APINDO Jawa Barat tersebut mencerminkan Upah Murah," kata Roy, dalam aksinya di Kantor PTUN, Selasa (28/7/2020).

Roy juga mengatakan alasannya yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena Omnibus Law hanya kepentingan kaum pemodal katanya, dengan mengorbankan pekerja/buruh, dan memiliki tujuan bukan untuk mensejaterahkan buruh akan tetapi akan memiskinkan kaum buruh secara sistimatis dengan mendegradasi hak-hak buruh untuk kepentingan pengusaha.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Buruh Jabar Omnibus Law RUU Omnibus Law UU Tapera Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Jabar Terkini

berita terkait

Pemerintah Akan Hapus Pengurusan IMB

Ratusan Massa Unjuk Rasa AJB Seruduk Gedung Sate

AJB: Gubernur Harus Jadi Penyambung Lidah Buruh di Jabar

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi