Bupati Garut Digugat Warganya Ke PTUN Gara-gara ini

JABARNEWS | GARUT – Asep Muhidin, salah satu warga menggugat Bupati Garut H. Rudi Gunawan dan Satpol PP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, pada Senin (27/7/2020).

Adapun alasan Asep mengajukan gugatan, karena diduga adanya unsur “kesengajaan” yang dilakukan oleh Bupati Garut H. Rudi Gunawan dan Satpol PP dengan tidak melaksanakan perbuatan kongkrit dalam melaksanakan penegakan Perda tentang bangunan.

Setidaknya, ada lebih dari 10 (sepuluh) bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Garut yang sudah habis masa berlaku izinnya. Ada yang sejak 2012 dan ada juga sejak 2013.

“Padahal saya sudah menyampaikan upaya administrasi dalam menyampaikan laporan dan pengaduan, baik kepada Bupati Garut maupun Satpol PP, bahkan sudah ditembuskan ke Ombudsman RI dan Gubernur Jawa Barat,” kata Asep, Selasa (28/7/2020).

Dengan adanya dugaan kesengajaan tersebut, tentu ini menjadi trust buruk bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati saat ini karena membiarkan bangunan menara telekomunikasi yang sudah habis izin mendirikan bangunannya dibiarkan, padahal itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Ini Alasan Indonesia Setop Sementara Pengiriman TKI ke Malaysia

“Kita bisa lihat diantaranya Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Junto Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Junto Pasal 78, Pasal 84 Peraturan Perda Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,” ujar Asep.

Asep menjelaskan, dugaan perbuatan sengaja Bupati Garut dan Satpol PP itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Adapun yang dimaksud dengan AAUPB yang tercantum dalam Undang-undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu (Pasal 10 ayat (1)) a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

Baca Juga:  Akhir Tahun Ini, Purwakarta Miliki Rumah Batik

Adapun dampak ketika Bupati Garut dan Satpol PP sengaja melakukan pembiaran itu, semua pihak harus tahu bahwa Indonesia menyelenggarakan sisten “Negara Kesejahteraan” atau welvaartstaat.

Plato (428-348 SM) seorang filsuf Athena Yunani yang merupakan muridnya Socrates pernah mengungkapkan bahwa, “Our object in the construction of the state is the greatest happiness of the whole, and not that of any class”.

“Tujuan kita mendirikan negara adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari seluruh rakyat bukan kebahagiaan dari suatu golongan,” kata Asep.

Tapi tentunya sebagai warga Negara yang baik, harus taat dan patuh kepada hukum dengan melakukan upaya-upaya yang sudah diatur dalam aturan. Namun saat kemarin mendaftarkan gugatan dengan Citizen Lawsuit, salah satu petugas di PTUN Bandung mengatakan baru pertama kali adanya gugatan model begini (Gugatan Citizen lawsuit atau Gugatan Warga Negara).

Baca Juga:  Cerita Janda Buka Salon Gratis, dari Narkoba hingga Menggelandang

“Jadi begini, akses yang diberikan hukum kepada seseorang atau beberapa kelompok warga Negara mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga Negara atau untuk dan atas nama kepentingan public (probono public),” ucapnya.

Sebagai penutup Asep menambahkan, sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum acara Perdata halaman 160, bahwa gugatan Citizen Lwsuit telah pernah terjadi sebgaimana yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst di mana yang pada pokoknya perkara tersebut mengangkat dalil pokok Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dan/atau pembiaran yang dilakukan Negara/pemerintah atas peristiwa menelantarkan/menyengsarakan TKI yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan.

“Alhamdulillah pengajuan gugatan perkara sudah diterima, yaitu dengan nomor perkara 83/G/2020/PTUN.BDG,” pungkas Asep. (Red)