JABARNEWS | PURWAKARTA – Sebagai permulaan di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), “Gerakan Bisa” di klaim bisa menginspirasi pemerintah daerah untuk secepatnya mengambil inisiatif mengerakan sektor parawisata.
Hal tersebut disampaikna, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda saat meresmikan program “Gerakan Bisa” dalam menyambut masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
“Pemerintah daerah bisa untuk secepatnya mengambil inisiatif agar destinasi apapun bentuknya baik religi, kampung wisata, atau wahana bisa dibuka,” ujar Syaiful Huda, Selasa (28/07/2020).
Meski demikian beberapa catatan harus di terapkan, kata Huda, Semua penyelenggara wisata di tempatnya masing-masing mesti menyiapkan sepenuhnya protokol kesehatan.
Syaiful Huda pun meminta kepada Dinas Pariwisata untuk membentuk tim dalam era new normal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kata Huda, telah memberikan penduannya untuk hotel, restauran, dan homestay.
“Memang perlu ada perbaikan di hotel terkait misal penyajian makannya, karena diakui makanan pun berpotensi terjadinya penularan. Jadi, intinya sektor pariwisata perlu dibuka agar terjadi keramaian dan tetap patuh protokol kesehatan,” ujarnya.
Ketika disinggung terkait penerapan AKB yang belum tepat, Huda mengakuinya. Menurutnya memang semestinya AKB ini jangan dahulu diterapkan. Tetapi, jika tidak diterapkan justru berdampak pada sektor ekonomi.
“Kalau wisata belum dibuka nanti bisa kolaps perekonomian pelaku usaha kecil atau pedagang karena enggak punya pendapatan,” ujarnya seraya menyebut banyak yang miskin mendadak.
Sementara itu, Plh Direktur Kelembagaan Kemenparekraf, Hendry Noviardi menyebutkan secara nasional sektor ekonomi memang terjadi penurunan di semua sisi, yang berimbas pula pada perhotelan dan restauran.
“Jadi, adanya Gerakan Bisa ini sebagai langkah awal untuk menginformasikan bahwa sektor wisata ini masih menjanjikan, sehingga pelaku wisata perlu membenahi destinasi wisatanya dalam menyambut new normal,” ujarnya. (Red)
