Polisi: Mayoritas Terduga Pelaku Penyelewengan Bansos adalah Pejabat

Prosedur penanganan dugaan penyimpangan dana bansos diatur dalam Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ilustrasi- Paket Bansos. (Foto: Liputan6.com)

JABARNEWS | JAKARTA - Mabes Polri tengah mengusut 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang terjadi di 20 wilayah hukum Kepolisian Daerah di Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan jika terduga pelaku merupakan pejabat publik daerah setempat.

Baca Juga:

Tabloid Indonesia Barokah, Polri Tunggu Kajian Dewan Pers

Irjen Agung Setya Terima Penghargaan dari FBI



"Ada terduga seorang wali kota, kepala dinas sosial bekerja sama dengan penyedia, kepala seksi, pejabat di Bulog, camat, kepala desa, sampai ke tingkat RT. Namun, hingga saat ini, belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Awi dilansir dari laman Tempo.co Jumat (31/7/2020).

Awi menjelaskan jika prosedur penanganan dugaan penyimpangan dana bansos diatur dalam Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 385 ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengadukan dugaan penyimpangan oleh aparatur sipil negara (ASN) di daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau aparat penegak hukum.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Penyelewengan Bansos Pejabat Daerah Dana Bansos Mabes Polri Awi Setiyono Bansos Covid-19 Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Informasi Pembuatan SIM Tanpa Tes adalah Hoax

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi