JABARNEWS | BANDUNG – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Daddy Rohanady mengatakan berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi ada tiga hal utama yang harus segera dilaksanakan pihak Pemprov Jabar.
Hal tersebut diketahui setalah menentukan sikap atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis 30 Juli 2020 silam.
“Pertama, kami meminta untuk segera menindaklanjuti temuan BPK, yang mengacu pada 54 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp67,42 miliar,” ujar Daddy dalam keterangan tertulisnya kepada prfmnews.id, Selasa 4 Agustus 2020.
Lalu, kata Daddy, hal kedua yang harus segera diselesaikan adalah hal mengenai kewajiban Pemprov Jabar untuk menaati Perda APBD, agar tidak melakukan penyelewengan.
“Seperti permasalahan anggaran Rp67 miliar yang dijadikan deposito. Hal ini diharapkan tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Poin ketiga adalah mengenai, keberlangsungan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat (BUMD), yang merupakan salah satu tulang punggung pemasukan daerah, namun kata dia, sampai saat ini beberapa BUMD dalam pengelolaannya masih ditemukan banyak permasalahan.
“Sampai saat ini, hanya Bank BJB yang bisa dikategorikan sehat. Untuk keberlangsungannya, kami tidak rerekomendasikan Bank BJB mengakuisisi Bank Banten. Jangan sampai yang sudah berjalan baik, justru menjadi terganggu keberlangsungannya,” pungkas Daddy yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Gerindra asal dapil Cirebon Indramayu tersebut. (Red)
