JABARNEWS | JAKARTA – Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan opsi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mempermudah proses belajar daring murid di desa. Sebab saat ini, salah satu hal yang dikeluhkan siswa di desa yaitu biaya internet yang tinggi.
Menyikapi hal tersebut, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meminta BUMDes mengalokasikan sebagian dana desa untuk kebutuhan belajar siswa secara gratis. Namun demikian, ia tak merinci berapa anggaran yang dapat dianggarkan setiap desa untuk menjalankan program internet gratis tersebut.
“Secukupnya tidak ada batasan minimal. Yang penting fasilitasi gratis untuk belajar daring,” ungkapnya saat konferensi pers virtual, Selasa (4/8/2020).
Dalam implementasinya nantinya BUMDes akan membangun spot-spot internet di desa. Ia juga tak menutup kemungkinan keberadaan fasilitas internet publik ini akan menjadi pemasukan bagi BUMDes.
“Nah misalnya gini. BUMDes menyiapkan jaringan bisa dijual ke rumah-rumah spot-spot wifi ada biayanya terserah yang penting tidak boleh banyak mengambil untung dari itu. Tetapi BUMDes tidak dirugikan. Tetap ada perhitungan ekonomis untung-rugi,” terangnya.
Ia pun meminta supaya aset peralatan internet menjadi aset desa. Artinya tidak boleh perangkat desa memiliki peralatan internet publik secara pribadi. Termasuk juga dalam pemasangan peralatan yang diharamkan untuk dipasang di tempat tinggal perangkat desa.
“Tapi untuk fasilitas siswa yang kita temukan wajib gratis,” tegasnya. (Red)
