JABARNEWS | CIMAHI – Gerakan Pemuda Kesehatan (GPK) Jawa Barat meminta Wali Kota Cimahi untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Cimahi.
Kepala Bidang Kajian Isu GPK Jabar, Dwiki Muhammad Nuron mengatakan hal tersebut menyusul adanya pertambahan kasus positif Covid-19 di lingkungan ASN Pemkot Cimahi.
“Saya rasa dengan bertambahnya 4 Kasus Positif Dilingkungan ASN Kota Cimahi, pak Wali Kota perlu melakukan Evaluasi kinerja Dinkes Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Cimahi,” kaya Dwiki dalam keterangan yang diterima Jabarnews.com, Minggu (9/8/2020).
Dia menjelaskan, ada 4 Kasus Positif baru terdiri dari 3 orang ASN Pemkot Cimahi dan 1 orang ASN di kelurahan. Saat ini, lanjut Dwiki, keempatnya sudah di isolasi di RSUD Cibabat.
Menurutnya, rentetan kejadian ini membuat Kota Cimahi berkutat pada zona oranye lagi, yang mengindikasikan wilayah dengan resiko sedang, yang padahal sebelumnya sempat menjadi zona kuning.
“Jangan sampai Kota cimahi ini menjadi episentrum baru kasus Covid-19. Apalagi pada kasus penambahan terkonfirmasi Covid-19 ini dengan kategori ‘OTG’ atau orang tanpa gejala dan tidak menunjukkan gejala klinis, yang otomatis keberadaan nya sulit terdeteksi oleh kita sendiri,” jelasnya.
Selain itu, Dwiki menilai adanya perbedaan penanganan terhadap pasien OTG yang berasal dari warga biasa dan ASN yang dilakukan Dinkes Kota Cimahi terhadap pasien yang di isolasi di RSUD Cibabat.
“Dari informasi yang saya terima, pasien Positif Covid-19 di Kota Cimahi hanya menjalani isolasi mandiri dirumah sedangkan yang saat ini ASN menjalani isolasi di RSUD cibabat,” ungkapnya.
“Jika melihat dari alasan yang dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, patut dipertanyakan, mengapa sampai bisa terjadi perbedaan pelayanan yang diberikan, padahal menurut organisasi kesehatan World Health Organization (WHO) dikatakan, isolasi mandiri ini dapat direkomendasikan untuk individu yang diyakini telah terpapar Covid-19, tetapi tidak bergejala,” tutupnya. (RNU)
