JABARNEWS | BANDUNG – Sebagai mitra dari Kementerian Pertanian (Kementan), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi meminta pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk Jawa Barat.
Sebab jika tidak ditambah, PT Pupuk Kujang sebagai produsen di Jawa Barat akan kesulitan karena terkendala oleh Permentan Nomor 10 tahun 2020.
“Dasar penagihan pupuk bersubsidi adalah angka alokasi yang diterbitkan oleh Kementrian Pertanian berupa Permentan Nomor 10 Tahun 2020, sehingga PT Pupuk Kujang dalam hal ini sebagai produsen tidak dapat menyalurkan sesuai dengan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang ada,” kata Dedi Mulyadi melalui ponselnya, Kamis (13/8/2020).
Dedi Mulyadi, apabila penyaluran pupuk melebihi angka alokasi yang ada dan tidak ada penambahan dari pusat, maka berpotensi penyaluran tersebut tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan ini melanggar ketentuan yang ada.
Dari data yang diperolehnya, realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi di Jawa Barat sampai 31 Juli 2020 sudah mencapai 364.767 ton atau 94%, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 521.34/Kep/716/PSP/2020, namun jika berdasarkan e-RDKK yang ada masih ada sisa sekitar 196.777 ton.
“Alokasi tahun 2020 untuk Provinsi Jawa Barat hanya mendapatkan sebesar 388.400 ton atau menurun sejumlah 142.643 ton dari total alokasi tahun 2019 sebesar 531.043 ton,” katanya.
Menurut Dedi Mulyadi, sampai 31 Juli 2020 penyaluran di beberapa kabupaten sudah sesuai dengan angka alokasi yang ada, seperti Kabupaten Indramayu (51.311 ton), Cirebon (23.011 ton), Bekasi (14.907 ton), Pangandaran (7.568 ton) dan Kota Banjar (1.545 ton).
“Hal ini menyebabkan penyaluran belum dapat dilakukan sampai dengan adanya alokasi tambahan dan ini menimbulkan isu kelangkaan pupuk di tingkat petani,” kata Dedi Mulyadi.
Sebagai penutup, Dedi Mulyadi menambahkan, alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Jawa Barat di sisa tahun 2020 dari total 388.400 ton hanya tersisa 23.633 ton, sehingga produsen akan sulit untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi mulai September sampai Desember 2020. (Red)
