Beredar Surat Dukungan DPPKB Untuk Calon Bupati Indramayu, Begini Kata Nani

JABARNEWS | INDRAMAYU – Beredarnya blanko surat pernyataan dukungan terhadap salah satu calon bupati dari Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Indramayu membuat geger warga Indramayu.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Indramayu, Tri Nani Rochaeningsih memberikan klarifikasi bahwa pihaknya bahkan tidak mengetahui adanya surat tersebut dan baru tahu saat dikonfirmasi awak media.

“Bahwa saya Kepala DPPKB tidak tahu terkait selebaran tersebut. Saya justru baru tahu hal itu dari awak media,” ujar dia, Kamis (20/8/2020).

Baca Juga:  KPAI Tanggapi Soal Video Penangkapan Diduga Artis Nikita Mirzani di Depan Bocah

Blanko surat tersebut diketahui banyak tersebar di kalangan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatasnamakan UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB).

Ia juga tidak mengetahui secara pasti alasan oknum yang membuat penyataan tersebut.

“Selebaran itu bisa saja dibuat oleh siapapun untuk kepentingan pribadi, sebagai salah satu upaya pembunuhan karakter baik ke diri saya pribadi, instansi (Dinas), maupun ASN secara keseluruhan,” ujar dia.

Baca Juga:  Ada Apa Dengan Glamping Lake Side Situ Patengan?

Nani menegaskan pihaknya tetap bersikap netral terkait akan diadakannya pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Indramayu dalam waktu dekat ini.

Hal ini sebagaimana fungsi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri. Proses Pilkada, silahkan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat.

Selain blanko surat pernyataan beredar pula video yang mempertontonkan jajaran UPTD Dalduk dan KB membuat dukungan untuk calon bupati yang bersangkutan.

Dalam hal ini, Tri Nani Rochaeningsih menjelaskan, mereka yang ada di dalam video tersebut adalah tenaga non PNS namun mengatasnamakan UPTD Dalduk dan KB.

Baca Juga:  Argentina dan Polandia Lolos ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2022

Video itu dibuat diluar kedinasan atau dengan kata lain tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi.

“Kami juga akan melaporkan tindakan Tenaga Non PNS UPTD Dalduk KB ke BKKBN Pemprov Jabar, karena yang mempunyai kewenangan pembinaan terhadap Tenaga Non PNS UPTD Dalduk KB, adalah BKKBN Provinsi Jabar,” ujar dia. (Red)