JABARNEWS | SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi dianggap masih belum fokus terkait pengawasan penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi. Pasalnya masih ada oknum yang meminta biaya materai kepada masyarakat dalam hal penanganan Covid-19.
Menagggapi hal tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi mendesak DPRD Kota Sukabumi agar membuat Panitia Pengawasan Khusus (Pansus) guna mengawasi lebih fokus terhadap anggaran Covid-19 di Kota Sukabumi.
Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Sukabumi Isep Ucu Agustina mengatakan, pihaknya hari ini mendatangi kantor DPRD Kota Sukabumi untuk melakukan audiensi, mempertanyakan kinerja DPRD Kota Sukabumi.
“DPRD Kota Sukabumi belum terlalu fokus pada penanganan persoalan pengawasan Covid-19, termasuk anggaran,” kata Isep, Senin (24/8/2020).
Ia juga menjelaskan, dari hasil kajian yang dilakukannya, beberapa permasalahan yang mengganjal. Diantaranya, ada oknum yang meminta biaya materai kepada masyarakat, padahal anggaran sembako plus materai itu sudah ada anggarannya. Bahkan banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Makanya kami mendorong Pansus Anggaran Covid, jangan sampai anggaran yang harus diterima masyarakat tapi ada segelintir orang yang memanfaatkan momen ini. Ini sangat disayangkan,” lanjutnya.
Selain itu, ada anggaran untuk pelaku UMKM, pekerja yang dirumahkan belum juga disalurkan. Padahal jika dibandingkan dengan biaya operasional gugus tugas, anggaran recovery ekonomi yang lebih penting untuk diserap.
Isep berharap, dari hasil audiensi yang dilakukannya tersebut bersama DPRD Kota Sukabumi, bisa lebih masif untuk melakukan pengawasan. Pihaknya akan tetap mengawal sejauh mana DPRD dalam membuat pansus tersebut.
“Kita akan mengawal dan menindaklanjut, usulan kita ini. Jika sama sekali tidak dilakukan, ada cara lain yang akan kita lakukan,” imbuhnya. (Red)
