Kriteria Keberhasilan Kepala Daerah, KPK: Diukur Dari Penyerapan Bansos

JABARNEWS | BANDUNG – Serpan skala tinggi rendahnya angka penerima bantuan sosial (bansos), diminta agar menjadi tolak ukur keberhasilan seorang kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata dimana daerah yang alokasi bansosnya paling minim, menandakan masyarakat di daerah tersebut sudah sejahtera.

“Demikian sebaliknya, jika penyerapan alokasi bansosnya masih tinggi, menandakan seorang kepala daerah gagal menekan angka kemiskinan di daerahnya,” ujar Alexander Marwata, saat menjadi penanggap dalam diskusi ‘Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah’ dalam rangkaian dari kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga:  KLB Medan Ditolak, DPC Demokrat Purwakarta Girang

Ia menjelaskan, seharusnya kriteria keberhasilan seorang kepala daerah itu seharusnya bisa diukur juga dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi atau bansos setiap tahun.

Selain itu, Alex, sapaan karib Alexander Marwata juga berharap agar pemerintah daerah secara berkala memperbaharui data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca Juga:  Juliari Batubara Dan Edhy Prabowo Diduga Bakal Dihukum Mati, Ini Penjelasan KPK

Hal ini penting, kata dia, untuk memastikan data penerima bansos dan subsidi akurat sehingga penyalurannya tepat sasaran serta meminimalisir terjadinya penyimpangan.

“Dengan ketentuan kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subdsidi dan bantuan soasial. Itu harus jelas yang berhak dapat subdisi,” katanya.

Baca Juga:  Perbaiki Rumah Rusak Akibat Banjir, Pemprov Jabar Alokasikan 150 Unit Rutilahu

Menurut Alex, seorang kepala daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sudah sepatutnya mendapat apresiasi. Hal ini lantaran kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan berbangsa dan bernegara.

“Saya kira layak dan pantas diberikan insentif jangan hanya yang laporan keuangannya WTP. Kan tujuannya untuk mensejahterkan masyarakat kalau itu berhasil layak dong dapat insentif,” terangnya. (Red)