JABARNEWS | CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon bahwasannya jangan hanya bisa memberikan intruksi tanpa adanya solusi yang diberikan oleh Pemkot mengenai resiko yang didihadapi ketika memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
“Pemkot seharusnya jangan hanya bisa menuntut saja kepada siswa yah, tanpa memikirkan memberikan solusi untuk kuota, handphone. Karena PJJ ini tidak akan mungkin bisa maksimal kalau tidak seperti itu,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati, Kamis (26/8/2020).
Menurutnya Kebijakan PJJ yang dilakukan di Kota Cirebon ini tidak efektip dengan alasan masih banyak siswa yang belum memiliki perangkat seluler yang memadai serta kuota yang digunakan siswa untuk belajar masih belum ada solusi yang tepat.
“Tidak efektif yah PJJ ini, karena itu tadi tidak semua siswa atau orang tua memiliki HP (handphone) yang memadai dan kuota. Ya lebih baik belajar tatap muka saja,” tutur Fitri.
Melihat kondisi tersebut, Fitri juga menekankan kepada Pemkot agar segera mengkaji Pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka.
Menurutnya, Pembelajaran tatap muka meski dalam kondisi seperti sekarang ini masih bisa dilakukan di Kota Cirebon.
“Ya bisa bergantian, misal dalam satu kelas itu ada 30 siswa, itu bisa dibagi dua dengan pola pengajaran hanya tiga jam saja dalam satu hari,” terangnya.
Selain itu, penyemprotan disenfektan tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, melainkan seluruh lingkungan sekolah, seperti area bermain siswa atau halaman sekolah.
“Protokol kesehatan harus tetap dilakukan, saya ini sebetulnya lebih setuju dengan cara mengajar tatap muka dibanding PJJ,” jelas Fitri. (Red)
