JABARNEWS | BANDUNG – Pengamat Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan, menilai program bantuan subsidi upah yang diluncurkan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis (27/8/2020) dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan perekonomian.
“Program ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menggerakan roda perekonomian yang belakangan ini melemah sebagai dampak dari pandemi Covid-19,” kata Setia kepada jabarnews.com, Kamis (27/8/2020).
Dia menjelaskan, pandemi Covid-19 telah menurunkan daya beli masyarakat karena terhentinya beberapa aktivitas ekonomi. Padahal, lanjut Setia, sebagian besar pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor konsumsi.
“Dengan program ini, daya beli sebagian masyarakat setidaknya bisa dipertahankan agar tidak terus turun, sehingga gairah konsumsi kembali meningkat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Setia mengungkapkan bahwa pada kuartal 1 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negatif, jika sampai akhir Agustus ini tidak bisa mencapai angka pertumbuhan minimal 0% maka akan memasuki resesi ekonomi, ini yang harus dihindari.
Oleh karena itu, program ini juga diharapkan dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia agar tidak memasuki jurang resesi.
“Ketika ditanya apakah tepat program ini hanya diberikan kepada pekerja yang tercatat sebagai peserta BPJS. Setiap program yang diluncurkan memang harus disandarkan pada data yang jelas dan akurat,” ungkapnya.
“Sejauh ini kita memang seringkali berhadapan dengan masalah data sehingga program yang diluncurkan kadangkala tidak tepat sasaran. Sepertinya pemerintah menganggap bahwa data BPJS-lah yang bisa dipertanggungjawabkan agar penerima program adalah betul-betul pekerja, sehingga bias data bisa dihindari,” tambahnya.
Kendati demikian, Setia menyayangkan kalau program ini baru diperuntukkan bagi pekerja di sektor swasta. Padahal, banyak juga karyawan yang bekerja pada instansi pemerintah seperti guru dan pegawai honorer yang juga perlu mendapat perhatian.
“Ke depan saya menyarankan pemerintah untuk memperluas jangkauan program untuk juga memperhatikan karyawan yang mengabdi kepada negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi statusnya bukan ASN dengan pendapatan yang malah jauh lebih kecil dibanding gaji karyawan swasta,” ucapnya.
Dia menyarankan agar pemerintah mengakselerasi realisasi anggaran yang jumlah hampir 700 triliun. Kalau anggaran penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi hanya muncul di APBN tetapi realisasinya lambat, maka dampaknya tidak bisa dirasakan masyarakat secara cepat.
“Jadi para pimpinan Kementerian/Lembaga harus melakukan percepatan realisasi anggaran agar penanganan pandemi ini bisa lebih cepat baik program kesehatan maupun program yang terkait dengan pemulihan ekonomi, pungkas Setia yang juga Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut,” tutupnya. (RNU)
