Anggaran Pemerintah Tak Cukup, SPRI: Sekolah Rentan Minta Sumbangan

JABARNEWS | CIANJUR – Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Jawa Barat menyoroti duagan pungutan liar (Pungli) ditataran sekolah tinkat SMA/SMK dengan dalih sumbangan orang tua siwa, padahal Pembinaan Pendidikan (SPP) sudah dibebaskan.

Ketua DPW SPRI Jabar Leo SB mengatakan SPP untuk tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat, khususnya untuk sekolah negeri telah dibebaskan dan berjalan dari bulan Juli 2020.

“Dananyapun sudah disediakan sampai Desember,” kata Leo SB, kepada JabarNews, Selasa (01/09/2020).

Baca Juga:  Tolak UU Ciptaker, Puluhan Mahasiswa Kembali Unras di DPRD Jabar

SPRI, kata dia, kerap melihat dari lapangan selalu ada saja kendala dalam hal ini sekolah, misalnya dengan melakukan dugaan pungutan liar atau meminta sumbangan dengan besarannya ditentukan oleh pihak sekolah.

“Disini melihat ada situasi dimana pihak sekolah rentan minta sumbangan dengan berbagai macam alasan. Sengaja melakukan itu, karena, pihak sekolah memang merasa tidak cukup biaya (anggaran) digelontorkan oleh pemerintah,” ujar Leo.

Baca Juga:  Ombak Pelabuhan Ratu Capai 2,5 Meter, Warga Diminta Waspada

Meski demikian, kata leo, pihak sekolah yang masih perlu dana tambahan, bisa meminta sumbangan kepada orang tua siswa dengan syarat, sekolah tidak menentukan besarannya dan harus sukarela.

“Kemudian, tidak ditentukan waktu pembayaranya. Ada surat tidak keberatan, menyumbang secara tertulis di atas materai, dan jelas peruntukannya dan disimpan di rekening komite sekolah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan dugaan pungutan liar berdalih untuk Sumbangan SPP, terjadi di SMK Negeri 1 Cianjur, Jawa Barat. Alasannya, untuk membeli keperluan sekolah.

Baca Juga:  Lima Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Rawan Kekeringan, Ini Kata BPBD

Kepsek SMK Negeri 1 Cianjur Zaedun mengaku pihak sekolah tidak melakukan pungutan melainkan sumbangan dengan tidak ada paksaan.

“Pihak Komite Sekolah sama orang tua siswa untuk membahas melalui rapat musyawarah, bahkan kalau siswa yang tidak mampu tidak mau menyumbang (bayar) silahkan isi secara tertulis,” ujarnya. (Mul)