Sah, Ini Besaran Insentif Pulsa untuk ASN

JABARNEWS | JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberikan insentif pulsa berupa paket data dan komunikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau ASN dan kalangan mahasiswa dengan besaran bervariasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

“Bahwa dengan penerapan sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran, antara lain berupa rapat dan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring (online) dari rumah,” kata dia sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Selasa (1/8/2020).

Baca Juga:  Piala Dunia U-17 2023, Pemerintah Anggarkan 1,9 Triliun Untuk Renovasi 22 Stadion

Untuk besaran insentif pulsa, Sri Mulyani memberikan dua penggolongan bagi ASN. Pertama, biaya paket data dan komunikasi kepada pejabat setingkat Eselon I dan II atau yang setara diberikan senilai Rp400 ribu per orang setiap bulan. Kedua, ASN setingkat Eselon III atau yang setara ke bawah mendapatkan Rp200 ribu per orang setiap bulan.

Baca Juga:  Ini Sosok Penting saat Inggris Bantai Iran di Piala Dunia 2022

Sri Mulyani juga memberikan biaya paket data dan komunikasi kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan daring yang bersifat insidentil. Adapun keduanya mendapatkan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150 ribu per orang setiap bulannya.

Untuk sumber dana insentif ini berasal dari optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran. Dalam poin keempat beleid tersebut menyatakan, pemberian dilakukan secara selektif mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring.

Baca Juga:  One Way Jalur Kalikangkung-Cikampek Utama Diperpanjang Hingga Minggu Pagi

Pemberiannya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Aturan ini telah ditandatangani oleh Sri Mulyani pada Senin, 31 Agustus 2020, dan berlaku sejak ditetapkan sampai 31 Desember 2020. (Red)