JABARNEWS | BANDUNG – Rencana pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA UNPAD) pada (11-13/9/2020) mendatang menjadi momentum penentu terpilihnya ketua yang baru.
Namun, ada beberapa hal yang menimbulkan polemik dikalangan para alumni. Diketahui sebelumnya, Panitia Mubes diduga telah melakukan pelanggaran terkait cara pemilihan di Mubes yang melenceng dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKA Unpad.
“Anggaran dasar menjadi undang-undang artinya harus taat pada aturan yang ada di dalam anggaran dasar,” kata salah satu Alumni Unpad angkatan 1988, Dewi Tenty Septi Artianty di Braga, Kota Bandung, Rabu (2/9/2020).
Menurutnya, anggaran dasar menyatakan bahwa IKA Unpad itu ketuanya dipilih berdasarkan one men one vote. Dewi menyebut, jangan sampai ada penggantian cara pemilihan ketua dengan alasan pandemi Covid-19.
“Nah itu yang harus kita jaga jangan sampai degan alasan pandemi dan alasan apapun ternyata isu itu digeser. Oleh karenanya harus jadi musyawarah mufakat itu tidak betul,” jelas istri salah satu kandidat calon ketua IKA Unpad, Ary Zulfikar ini.
“Kalau kita bandingkan dengan anggaran dasar dari pemerintah itu sama organ tertinggi itu ada di anggota,” tambahnya.
Dewi menjelaskan, setiap anggota alumni Unpad memiliki hak untuk memilih, mengangkat, mengurus dan merubah anggaran dasar.
Para alumni, lanjut dia, melihat kenyataan sekarang ini bahwa ada pemilihan ketua IKA Unpad yang harus memakai aturan sesuai dengan anggaran dasar yang sudah diatur dalam perkumpulan.
“Sebetulnya perkumpulan itu sendiri sudah mempunyai aturan terutama anggaran dasarnya juga sudah mempunyai standar dari pemerintah,” tutupnya. (RNU)
