JABARNEWS | JAKARTA – Sejumlah anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) DKI Jakarta tahun anggaran 2019.
Sebanyak empat Fraksi DPRD DKI Jakarta diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, NasDem dan PSI menolak LPJ APBD tersebut dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Senin (7/9/2020).
“Kami tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kami minta data dibuka dan dibahas,” kata Anggota Komisi A Fraksi PSI, August Hamonangan, Senin (7/9/2020).
Tak hanya August, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza juga menganggap anggota dewan tidak diakomodasi dalam memberikan pendapat di rapat paripurna. Sehingga Fraksi PSI juga menyatakan menolak laporan dari Anies itu.
“PSI juga menolak tentang pertanggungjawaban APBD 2019,” tutur Anthony.
Usai adanya pernyataan tersebut, seluruh anggota Fraksi PSI yang hadir pada rapat paripurna juga langsung meninggalkan ruangan rapat. Karena menurut anggota Fraksi PSI APBD adalah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara benar, bukan langsung diketok palu.
Dari Partai Golkar, Basri Baco yang meninggalkan ruangan rapat tersebut juga mengaku kecewa dengan kinerja Gubernur Anies Baswedan dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD.
“Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu Fraksi Golkar izin untuk walk out,” kata Baco di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Setelah Baco, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda juga menyampaikan kekecewaan dengan rapat paripurna ini dan meminta izin fraksinya untuk keluar dari ruangan rapat.
“Kami Fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini. Untuk itu izinkan kami Fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini,” ucap Oman.
Aksi penolakan LPJ APBD DKI Jakarta tersebut bermula adanya Anggota Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna. Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci. Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.
“Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan,” ujar Hakim.
Seperti yang dikutip dari laman Kompas.com, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap mengada-ngada dalam penggunaan anggaran di tahun 2019 sehingga beberapa partai tersebut merasa dikecewakan. (Red)
