Lantik Pengurus FPSH HAM Pangandaran, Ini Pesan Bupati

JABARNEWS | PANGANDARAN – Bupati Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata melantik pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Kabupaten Pangandaran sekaligus menobatkan Duta Hukum dan HAM, Senin (7/9/2020). Kegiatan yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Pemerinah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pandemi Covid-19.

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, pertemuan ini sebagai salah satu wahana strategis untuk membangun kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar melalui program pelantikan, pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM serta Penobatan Duta Hukum dan HAM.

“Kegiatan ini sebagai sarana untuk terus berkarya, bersinergi mendukung program pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Pangandaran dan program pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Bathin dengan kolaborasi dan inovasi,” kata Jeje Wiradinata, Senin (7/9/2020).

Menurut Jeje, pembangunan dan pengembangan budaya sadar hukum merupakan sektor prioritas pembangunan nasional yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sebagai individu dan warga negara demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  BNN Mengamankan Sebuah Truk Besar yang Membawa 47 Bungkus Narkotika

Perwujudan dari pengembangan dan peningkatan budaya hukum dilakukan melalui penyuluhan hukum yang bertujuan agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh kepada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan dan tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum, sehingga akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum peraturan perundangan-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Jeje mengatakan bahwa pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus memahami dan menerapkan arti pentingnya hukum.

“Seperti yang kita ketahui bersama, di sekolah-sekolah masih banyak para pelajar yang melanggar peraturan-peraturan yang diterapkan, misalnya membolos sekolah, kurang disiplin, sering terlambat sekolah, ke sekolah naik kendaraan bermotor meskipun belum memiliki SIM, penggunaan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya,” terangnya.

Baca Juga:  Begini Ngabuburit Ala Danyon Armed 9 Pasopati Kostrad

Peningkatan kesadaran hukum, lanjut dia, harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Untuk itu, penting sekali adanya kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pelajar karena dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan, khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara.

Kehadiran Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Pangandaran sangat disambut baik dan diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta diharapkan dapat membentuk perilaku pelajar menurut hukum, hasilnya berupa terbentuknya Sekolah Sadar Hukum.

“Untuk mewujudkan Sekolah Sadar Hukum tentunya harus menjadi tanggung jawab bersama, baik itu para pelajar, bapak ibu guru di sekolah, aparatur serta lingkungan masyarakat. Sinergi yang baik antara pihak-pihak tersebut diharapkan mampu mewujudkan terbentuknya Sekolah Sadar Hukum,” jelas Jeje.

Baca Juga:  Demi Program Kompor Listrik, Pemerintah Akan Naikan Daya Listrik 450 VA

Di samping adanya Sekolah Sadar Hukum, sebagai pelajar yang mempunyai semangat belajar dan keingintahuan yang tinggi, penting sekali untuk mengetahui dan memahami aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Semoga kegiatan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya bagi para pelajar untuk menjadi pribadi yang sadar dan taat hukum, menuju masyarakat Pangandaran yang aman, tertib, dan tentram,” ucapnya.

Sementara itu Ketua FPSH HAM Jawa Barat, Nandi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kabupaten Pangandaran khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Cabang Dinas XIII, Kepala Bagian Hukum, Kepala Sekolah atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami sangat terharu dan berkesan bahwa pelantikan ini beda dari biasanya, berada di tengah suasana pandemi Covid-19 kami harus menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru, protokol kesehatan,” katanya. (Red)