JMN Channel


Bawaslu Kabupaten Bandung Cium Mobilisasi Pendamping Desa dan Pendamping PKH di Pilkada

Siapa saja yang digaji menggunakan APBN maupun APBD harus netral. Artinya, bukan hanya TNI, Polri, dan ASN yang harus netral.

Ilustrasi- Pendamping PKH (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Bawaslu Kabupaten Bandung mengingatkan para tenaga pendamping desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tidak masuk pada wilayah politik praktik, termasuk Pilkada 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengaku mendapati informasi adanya mobilisasi pendamping desa.

Baca Juga:

Akan Dilantik, Dadang Supriatna Inginkan Ucapan Selamat di Medsos

[INFOGRAFIS] Gus Menteri: Pendamping Desa Anak Kandung Kemendes PDTT



Dalam mobilisasi itu, para pendamping desa diarahkan untuk memilih salah satu pasangan bakal calon di Pilkada Kabupaten Bandung.

“Bukan hanya pendamping desa. Kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobilisasi dukungan yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kabupaten Bandung untuk salah satu bakal calon bupati,” kata Hedi di Soreang, Jumat (11/9/2020)

Menurut Hedi, pendamping desa maupun pendamping PKH semestinya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Bawaslu pun mengingatkan agar bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia Pilkada 2020 Pilkada Kabupaten Bandung Pendamping Desa Pendamping PKH Mobilisasi Politik Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi