JMN Channel


Hasil Kajian KPK 82% Calon Kepala Daerah Didanai Sponsor

Pilkada serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19, seharusnya dapat dinilai dari sudut pandang positif.

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sekira 82 persen dana yang digunakan oleh para calon kepala daerah bersumber dari sponsor. Data tersebut diketahui bedasarkan hasil kajian yang dilakukan KPK beberapa tahun ke belakang.

"Faktanya dalam kajian KPK sebelumnya, ada sekitar 82 persen calon kepala daerah itu didanai oleh sponsor, tidak didanai pribadinya. Itu menunjukkan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sebuah diskusi daring, Jumat (11/9/2020).

Baca Juga:

Diuntungkan, Inisial HK Intervensi Proses Hukum Aa Umbara di KPK?

Kasus Aa Umbara, KPK Periksa Sekda Bandung Barat Jadi Saksi



Lebih lanjut dikatakan Nurul Gufron, Pilkada serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19, seharusnya dapat dinilai dari sudut pandang positif. Menurutnya, sisi positifnya yakni minimnya biaya yang dikeluarkan para kontestan.

"Pilkada yang akan diselenggarakan nanti menemukan momen yang memanfaatkan Covid-19 untuk meminimalisir pembiayaan. Sehingga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang terpilih yang tidak merasa berutang banyak," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD khawatir, jika dana sponsor dapat berdpak buruk lebih jauh lagi. Menurutnya, hal tersebut bisa menyebabkan bukan saja korupsi uang, namun juga korupsi kebijakan.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Hasil Kajian KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Calon Kepala Daerah Dana Sponsor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Menko Polhukam Mahfud Md Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi