Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Tanggapi Kebijakan PSBMK, Begini Katanya

JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Jawa Barat harus menjamin seluruh kebutuhan logistik masyarakat selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro dan Komunitas (PSBMK).

Hal tersebut dikarenakan, selama PSBM banyak masyarakat Jawa Barat juga yang tidak melakukan aktivitas diluar rumah.

Baca Juga:  Bamsoet: Kabareskrim Baru Diminta Perhatian Khusus Restorative Justice

Demikian, Dikatakan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Hilal Hilmawan, menanggapi soal perekonomian saat masih diberlakukannya PSBMK di Kabupaten/Kota Jawa Barat yang memiliki resiko penularan Covid-19 tinggi.

“Jadi pemerintah provinsi harus menjamin kebutuhan masyarakat saat PSBMK di Jawa Barat karena mereka tidak ada aktivitas,” katanya, Minggu (13/9/2020).

Baca Juga:  Menegangkan! Presiden Jokowi Sambangi Ukraina dengan Naik Kereta Malam

Politisi partai Golkar ini mengatakan, Langkah yang harus diambil oleh pemerintah saat ini adalah mengevaluasi semua kebijakan, Katanya jangan sampai ke kacauan pembagian logistik seperti di Pemberlakuan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Jawa Barat terlurang kembali.

Baca Juga:  Jabar 'Juara Korupsi' Sebuah Prestasi di Alam Demokrasi

“Jadi evaluasi kembali distribusi bantuan untuk masyarakat jangagn sampai yang sudah-sudah nanti jadi berantakan, saya kira pendistribusian itu yang harus kongkrit dan jelas agar tepat sasaran dan mengena,” tandasnya. (Red)