aqua

DPRD Jabar Nilai Pemerintah Pusat Perlu Evaluasi Program BLT

Program tersebut menghabiskan dana sebesar 104 triliun, lebih dari dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya. (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - DPRD Provisi Jawa Barat menilai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu dievaluasi secara mendalam. Pasalnya, kebijakan tersebut terkesan tanpa perencanaan yang matang.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan yang menjadi inti permasalahan dari BLT ini adalah untuk mendapatkannya dibutuhkan penyediaan data nama dan nomor rekening masyarakat yang menerima lewat BPJS Ketenaga Kerjaan.

Baca Juga:

Ketua DPRD Jabar: Perda Lansia Akan Dikaji

Sejajar Dorong Pemerataan Kualitas Pendidikan



"Saya melihat ada upaya menyederhanakan proses pendataan, dalam hal ini menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan," kata Gus Ahad, sapaan akrabnya di Bandung, Selasa (15/9/2020).

Menurutnya, program tersebut menghabiskan dana sebesar 104 triliun, lebih dari dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar.

Oleh karena itu, Gus Ahad meminta Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan program persebut secara menyeluruh bukan hanya karyawan yang gajinya 5 juta. Tetapi juga untuk masyarakat lapisan bawah seperti guru honorer yang gajinya 300-600 ribu perbulan.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : DPRD Jabar BLT Pemerintah Pusat Program BLT Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Jabar Terkini Jawa Barat

berita terkait

Anggota Bertambah Ruangan DPRD Jabar Dirombak

DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Kewirausahaan Daerah

Sosialisasi Siap Jabar dan K-Mob

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi