Pengamat Sebut Pemprov Jabar Harus Jadi Intermediator Dalam PEN

JABARNEWS | BANDUNG – Pengamat ekonomi menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus mampu menjadi intermediator program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi mengatakan Pemprov Jabar sangat berperan penting untuk menyukseskan target pemerintah pusat dalam PEN. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah setempat untuk menjalankan secara maksimal fungsi intermediator tersebut.

“Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu kan membutuhkan dukungan pihak Pemprov. Misalkan terkait dengan usaha mikro. Jadi subsidi usaha mikro itu, kalau saya lihat dari presentase jumlah masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah usaha mikro yang terdata di Jawa Barat,” kata Acuviarta di Bandung, Selasa (15/09/2020).

Baca Juga:  CULTURA Konsisten Bawa Budaya Indonesia di Setiap Lagunya

“Sehingga saya melihat disitu ada upaya kurang optimal dari dukungan Pemprov, termasuk juga pemerintah kabupaten dan kota. Terhadap upaya menjaring para pelaku usaha mikro yang semestinya layak untuk mendapatkan bantuan atau stimulus, dana usaha,” tambahnya.

Selain itu, Acuviarta menjelaskan dalam upaya menyukseskan PEN ini pun perlu adanya dorongan serta sosialisasi yang gencar serta masif dari pemerintah, karena sampai saat ini pun masih cukup banyak yang belum mengetahui dengan berbagai program pemerintah pusat, dan di perkuat dengan memudahkan UMKM mengurus berbagai izin dan instrumen penunjang lainnya.

Baca Juga:  Yuk Ah!..Lihat Strategi Radovic

“Saya juga melihat masyarakat belum tahu, hal yang paling penting adalah bagaimana membantu ketidak tahuan masyarakat. Artinya sosialisasi harus lebih masif. Lalu ada persyaratan lainnya, seperti izin, hal-hal yang berkaitan dengan izin produk yang dipasarkan. Dan hal ini bisa memudahkan Usaha mikro berkembang dan menggerakkan perekonomian Jabar,” jelasnya.

Baca Juga:  Upaya Kudeta Moeldoko Atas Partai Demokrat Kembali Kandas, Permohonan PK Ditolak MA

“Sayapun berharap pemerintah provinsi dan daerah bisa ikut berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang hal tersebut, karena tanpa dorongan pemerintah setempat Pemulihan Ekonomi Nasional akan sangat sulit terwujud, dan perekonomian nasional bisa sangat terancam ketika program PEN ini terhambat,” tutupnya. (RNU)