JABARNEWS | CIMAHI - Penerapan protokol kesehatan di daerah rawan penyebaran Covid-19 bakal semakin ketat. Sanksi pidana pun menanti bagi masyarakat yang melawan petugas saat dilakukan penertiban.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, pemberian sanksi pidana tersebut berdasarkan maklumat Kapolri mengenai ancaman pidana bagi warga yang berkerumun saat pandemi Covid-19.
"Sudah jelas melanggar apa yang disampaikan pemerintah, ada sanksi pidananya. Apalagi kalau melanggar hukum sesuai maklumat Pak Kapolri," kata Erdi di Cimahi, Selasa (15/9/2020).
Dalam maklumat Kapolri disebutkan pada Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 jika menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara 1 tahun.
Kemudian di Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menyebutkan ancaman pidana 1 tahun bagi yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan di masyarakat.
Halaman selanjutnya 1 2
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, pemberian sanksi pidana tersebut berdasarkan maklumat Kapolri mengenai ancaman pidana bagi warga yang berkerumun saat pandemi Covid-19.
Baca Juga:
Dampingi Menkes Buka Gebyar Vaksinasi Covid-19, Uu Ruzhanul Ulum Sampaikan Hal Ini
Sempat Ditutup, Destinasi Wisata Pangandaran Kembali Dibuka
"Sudah jelas melanggar apa yang disampaikan pemerintah, ada sanksi pidananya. Apalagi kalau melanggar hukum sesuai maklumat Pak Kapolri," kata Erdi di Cimahi, Selasa (15/9/2020).
Dalam maklumat Kapolri disebutkan pada Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 jika menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara 1 tahun.
Kemudian di Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menyebutkan ancaman pidana 1 tahun bagi yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan di masyarakat.
Halaman selanjutnya 1 2
