Live Stream Bandung 132 TV


Info Penting untuk Calon Kepala Daerah dari Bareskrim Polri

Polri nanti yang akan melakukan penegakan hukum. Berperdoman pada undang-undang nomor 4/1994 tentang Wabah Penyakit Menular.

Bareskrim Polri. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Tingginya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di saat pelaksanaan Pilkada 2020 sedang menjadi sorotan. Desakan untuk adanya sanksi yang tegas pun disuarakan, agar tak menjadi kluster penularan Covid-19.

Menjawab hal itu, Kasubdit IV Politik dan Dokumen Dittipidum Bareskrim Polri, Kombes Agus Hermawan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan alur penanganan pelanggaran protokol kesehatan pada Pemilihan 2020.

Baca Juga:

Kendaraan Luar Kota Diputar Balik di Purwakarta, Ini Alasannya

Tempat Karaoke Disegel, Ini Penjelasan Bupati Bekasi



Dia menjelaskan Polri saat ini telah siap mengambil langkah tegas. Apabila pemberian sanksi atau peringatan oleh KPU maupun Bawaslu selaku penyelenggara, diabaikan para peserta Pilkada.

"Apabila KPU dan Bawaslu telah mengambil langkah-langkah sanksi, tetapi tidak diindahkan, Polri nanti yang akan melakukan penegakan hukum. Berperdoman pada undang-undang nomor 4/1994 tentang Wabah Penyakit Menular," ujarnya saat diskusi daring, Selasa (15/9/2020).

Dalam slide presentasinya bagi para peserta mengabaikan teguran pihak penyelenggara terkait protokol kesehatan, dapat dijerat sanksi hukuman 1 tahun penjara berdasarkan Pasal 14 UU No 4 Tahun 1984 maupun Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Info Penting Bareskrim Polri Calon Kepala Daerah Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pilkada 2020 Sanksi Pidana Pelanggar Protokol Kesehatan Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Kota Tebing Tinggi Akan Gelar PTM, Ini Aturannya

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi