JABARNEWS | JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan keparcayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menekan angka kasus Covid-19 di sembilan Provinsi di Indonesia selama dua pekan kedepan.
“Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” kata Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, Rabu (16/9/2020).
“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” lanjut Donny.
Donny menilai, kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo tersebut bagi dirinya dianggap wajar Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Ia juga mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.
“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.
Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.
Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.
“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.
Kepercayaan Presiden Joko Widodo tersebut disambut baik oleh Luhut Binsar Pandjaitan dengan merencanakan dua langkah awal untuk penanganan Covid-19 tersebut.
“Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu Gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama Gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan,” kata Luhut, Selasa (15/9/2020).
Kedua, dirinya meminta kepada Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variable jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian.
“Pesan yang disampaikan Presiden kepada kami adalah menurunkan jumlah kasus dalam waktu dua minggu,” ujar Luhut.
Lebih lanjut, Luhut meminta seluruh Pemda tak segan mengambil kebijakan serta tindakan tegas dan keras untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan. Hal itu diperlukan semata-mata guna mencegah jumlah kasus COVID-19 yang terus melonjak.
“Untuk itu saya minta kepada masing-masing daerah agar mengkaji peraturan pembatasan sosial secara ketat, sehingga tidak ada kegiatan yang melibatkan keramaian dan melakukan pembubaran kerumunan pada jam waktu tertentu,” jelasnya.
“Saya tak henti-hentinya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih disiplin dalam mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan ini bukan lagi sebuah imbauan, melainkan sebuah kewajiban yang harus diterapkan selama beberapa bulan ke depan. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, bersatu untuk saling menjaga keselamatan satu sama lain, kita bisa membantu ibu pertiwi untuk pulih dari pandemi,” tambah Luhut. (Red)
