Proyek Rp 46 Miliar di Cimahi Ini Gagal Lelang Dua Kali

JABARNEWS I CIMAHI – Pemkot Cimahi kembali gagal melelangkan proyek Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi senilai Rp 46 miliar lebih.

Kegagalan lelang proyek tersebut pada tahun ini terjadi hingga dua kali, karena permasalahan yang sama. Masalahnya ialah lantaran peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan.

“Sudah dua kali gagal, enggak ada yang memenuhi syarat,” kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Ainul Yakin, Rabu (23/9/2020).

Baca Juga:  Melawan Saat Ditangkap, Begal di Bandung Tewas Ditembak

Dalam lelang yang terakhir pada Agustus lalu, tercatat ada sekitar 37 perusahaan yang mengajukan penawaran untuk proyek MPP.

Namun, semuanya gugur dalam tahapan evaluasi yang meliputi administrasi dan teknis hingga tahapan klarifikasi sampai pembuktian.

Tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia.

“Yang lolos administrasi aja 5 dari 37. Kemudian masuk ke teknis, rontok semua (gugur),” ujar Ainul.

Baca Juga:  Bupati Majalengka Sambut Baik Wacana Pemindahan Ibukota Jabar

Untuk langkah selanjutnya, lanjut dia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi masih melakukan pembahasan.

“Tindaklanjutnya belum tahu seperti apa. Masih dalam rapat pembahasan, informasi yang saya terima,” sebut Ainul.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Cimahi, M Sutarno mengatakan, pihaknya masih membahas kelanjutan proyek tersebut.

Namun, pihaknya tetap berharap MPP tahap kedua itu bisa dilanjutkan tahun ini. Kendati pun tahun ini hanya menyisakan empat bulan lagi.

Baca Juga:  Terapkan Lockdown, Wali Kota Di Meksiko Ditembak Mati Geng Kriminal

“Masih dalam pembahasan. Inginnya tahun ini, cuma bisa atau tidak, itu tergantung hasil kajian dan waktu,” katanya.

Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna sangat berharap pembangunan lanjutan MPP Kota Cimahi bisa terealisasi tahun ini.

Apalagi proyek tersebut mendapat atensi langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“MPP mudah-mudahan bisa berlangsung. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tahun depan bisa beroperasi,” katanya. (Yoy)