JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani perjanjian pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 1,812 triliun, pada Kamis (24/9/2020).
“Mudah-mudahan pinjaman daerah ini bisa dimaksimalkan di sisa waktu 3 bulan (di 2020) dengan cara-cara yang bermanfaat,” kata Ridwan Kamil melalui siaran pers yang diterima Jabarnews.com, Kamis (24/9/2020).
Penandatanganan perjanjian pinjaman daerah dilakukan secara virtual oleh Ridwan Kamil dari rumah dinasnya di Gedung Negara Pakuan, Bandung.
Utang Provinsi Jabar ini dilakukan dengan skema pembiayaan lewat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah. Dananya akan dialokasikan untuk membantu belanja modal pemerintah daerah yang terdampak pandemi Covid-19.
Ridwan Kamil mengatakan, pinjaman tersebut sekaligus mengembalikan kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang tersedot akibat refocusing anggaran untuk membiayai penangan pandemi Covid-19.
“Ini adalah inovasi pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui pinjaman daerah yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengembalikan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jabar,” kata dia.
Pinjaman yang diperoleh pemerintah Jawa Barat sebesar hampir Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis di Jawa Barat. Pinjaman tersebut sekaligus untuk mendorong belanja pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian di Jawa Barat. Pengerjaannya akan didistribusikan berupa bantuan keuangan ke masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Pinjaman daerah ini juga berguna dalam memulihkan kembali belanja pemerintah. Mudah-mudahan belanja pemerintah menjadi satu-satunya api yang bisa menjaga nyala ekonomi Jabar,” kata Ridwan Kamil.
Pemerintah Jawa Barat merinci, ada tujuh proyek infrastruktur yang akan didanai oleh pinjaman daerah tersebut. Porsi terbesar akan digunakan untuk pembiayaan pengerjaan infrastruktur sosial kesehatan sebesar Rp 1,016 triliun.
Sisanya, untuk infrastruktur jalan Rp 463,558 miliar, pengairan Rp 27,96 miliar, perumahan Rp 200,55 miliar, infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp 63,692 miliar, infrastruktur bangunan publik Rp 25,598 miliar, serta infrastruktur sosial pariwisata Rp 15 miliar.
Ridwan Kamil mengatakan, pengerjaan proyek akan dipantau ketat agar pelaksanaannya bisa menyerap lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
“Maka dari itu, saya titip monitoring oleh Kepala Bappeda dan Sekda, agar pinjaman daerah pemulihan ekonomi ini bermanfaat untuk warga Jabar yang terjun langsung dalam proyek infrastruktur pengerjaan di lapangan,” kata dia.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, berbeda dengan daerah lainnya, Jawa Barat memilih mendistribusikan pinjaman daerah yang diperoleh berupa bantuan keuangan pada masing-masing kabupaten/kota.
“Pinjaman daerah itu biasanya hanya untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri, berbeda dengan apa yang saat ini dilakukan di Jabar. Pak Gubernur, dengan kebijakannya, meneruskan bantuan keuangan (kepada kabupaten/kota). Kami berharap bahwa kebijakan ini bisa dioptimalkan dalam pengembangan dan kebaikan ekonomi di Provinsi Jabar beserta kabupaten/kota di Jabar,” kata dia.
Bersamaan, juga dilaksanakan perjanjian pinjaman modal kerja antara PT Jasa Sarana dan Bank BJB dengan nilai Rp 50 miliar. Keduanya adalah BUMD milik pemerintah Jawa Barat. Pinjaman yang diperoleh PT Jasa Sarana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja untuk proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan). (Red)
