JABARNEWS | PURWAKARTA – Kelompok buruh dari Kabupaten Purwakarta melakukan protes atas disahkannya Omnibus Law dengan cara melakukan aksi mogok kerja dan mendatangi langsung Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta untuk menyampaikan aspirasinya, Selasa (6/10/2020) siang.
Dalam aksi tersebut, di Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta tidak ada satupun anggota dewan karena sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota.
“Kita akan melakukan mogok kerja pada tanggal 6 dan 7 Oktober ini, ini merupakan bentuk protes kami terhadap UU Omnibus Law yang disahkan pemerintah. Kemudian nanti tanggal 8 kita akan demo ke jakarta,” kata Pengurus SPSI Purwakarta, Ira Laila, saat melakukan aksi unjuk rasa dikantor DPRD Purwakarta kepada sejumlah media.
Ia juga mengatakan, dalam Omnibus Law ada beberapa point yang menurutnya merugikan buruh di Purwakarta bahkan di Indonesia. Menurutnya, pemerintah hanya berdalih hanya untuk investasi belaka, sebagaimana diketahui hal itu hanya untuk membuka lapangan kerja untuk tenaga asing.
“Poin terpenting status pekerja tetap menjadi hilang malah menjadi pekerja kontrak atau outshorching. Itu sangat merugikan buruh, karena menghilangkan jaminan sosial, jaminan pekerja dan jaminan upah,” tambah Ira.
Disinggung masalah upah, Ira menjelaskan, Uu Omnibus Law tersebut juga menghilangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), menghilangkan upah sektoral. Padahal semuanya itu merupakan jaring pengaman untuk para buruh yang bekerja di sektor industri.
“UU Ciptakerja sangat merugikan kami sebagai buruh dan tidak sesuai dengan amanat Pancasila,” tegas Ira, mengakhiri pembicaraan.
Sementara untuk buruh yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Purwakarta berjumlah sekitar 6000 orang, sementara untuk pengamanan jalannya aksi unjuk rasa sendiri pihak kepolisian, tni dan satpol pp mencapai ratusan orang. (Red)
