JABARNEWS | CIANJUR – Setelah orasi sekitar satu jam, di depan gedung DPRD Cianjur, puluhan mahasiswa kader HMI Cianjur, akhirnya bisa diterima untuk berdialoh dengan aggota DPRD Cianjur dari Fraksi Demokrat dan PKS.
“Intinya yang disampaikan kawan dari mahasiswa sama. Yaitu menyuarakan penolakan dan mosi tidak percaya omnibus law. Dari Fraksi PKS dan Demokrat, telah menerima aspirasi atau apa yang disampaikan,” ujar Deni Aditya, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Rabu (7/10/2020).
Deni menuturkan, selain itu sebagai generasi penerus bangsa (para mahasiswa) menyoroti atau menyuarakan juga aspirasi seperti kesehatan, pendidikan, SDM dan SDA.
“Pada intinya hasil audensi itu menitik berat untuk membatalkan UU cipta kerja. Saat ini suratnya akan dibuat,” ujar dia.
Lalu, soal mosi tidak percaya, kata dia, mengenai ditetapkannya omnibus law. Hal itu menurut pandangan, pikiran, pendapat dan kajian-kajiannya, dirinya sebagai DPRD, sangat merugikan kepentingan masyarakat.
“Secara khusus hal sama, pandangan kami dengan mereka. Yaitu memperjuangkan hak-hak aspirasi masyarakat,” kata Deni, didampingi Fraksi PKS, H. Wilman Singawinata kepada JabarNews.
Jenderal Koordinator Lapangan (Jenlap) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cianjur, Edwin mengatakan, mengenai menolakan ‘Omnibus Law’ di kluster kesehatan dan sumber daya alam (SDM) sama halnya, menolak dan mosi tidak pecaya.
Ia memaparkan, di kluster kesehatan, baik terkait rumah sakit, dokter, hingga bidan.Keran pemain asing dibuka, sehingga Indonesia benar-benar terbuka untuk siapapun mencari nafkah.
“Terlepas pribumi dan rakyat sendiri kesulitan bertahan hidup,” ujarnya.
Menurut Edwin, di kluster SDA, prinsipnya RUU cipta kerja ini adalah karpet merah bagi investor, bagi penjajahan negeri ini.
“Indonesia secara terbuka ibaratnya mengucapkan selamat datang kolonialisme,” imbuhnya.
Lantas, kata dia, bagaimana sikap pemerintah, DPR dan partai politik (Parpol)? Menilai tak lebih dari agen penjajahan, mencari recehan dari investor, dengan mengorbankan kepentingan anak negeri.
“Maka layaknya demang di jaman Belanda, yang memeras keringat pribumi. Demi pengabdi kepada kompeni, pemerintah, DPR dan partai bersuara mewakili kepentingan investor. Bukan mewakili dokter, bidan, buruh ataupun Pemerintah Daerah (Pemda). Mereka, rela rapat hinggga ralut malam. Demi kepuasan para investor,” tutur Edwin.
Ia menyikapi, itulah kondisi negeri ini, masih terjajah, jadi tak perlulah teriak NKRI harga mati, aku Pancasila, karena fakta negeri ini berada di bawah ketiak penjajah.
“Negeri ini berada dalam cengkraman ideologi kapitalisme melalui sistem politik demokrasi,” ucapnya. (Mul)
