aqua

AJI Sebut Omnibus Law Mengancam Hak Penyiaran

Omnibus Law juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengatur penyiaran. Sebab, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perizinan penyiaran, dihilangkan.

Ilustrasi- Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (Foto: AJI)

JABARNEWS | BANDUNG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam pengesahan Omnibus Law karena merevisi Undang Undang Penyiaran dengan ketentuan baru yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi di dunia penyiaran.

Omnibus Law ini akan membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Baca Juga:

Ribuan Buruh Dari Jabar Datangi MK Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

Gus Menteri Sebut Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap BUMDes, Begini Katanya



"Padahal, larangan siaran nasional ini justru untuk mendorong semangat demokratisasi penyiaran, yaitu memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal bertumbuh," kata Ketua Umum AJI Abdul Manan dilansir dari laman Tempo.co, Rabu (7/10/2020).

Manan mengatakan undang-undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Semula akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan namun ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir.

Sementara itu, undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang diubah adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Penyiaran, dan Undang Undang Ketenagakerjaan.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Aliansi Jurnalis Independen AJI Hak Penyiaran Omnibus Law Ketua Umum AJI Abdul Manan Undang-Undang Penyiaran Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Musim Telur Ular Menetas, Waspadai Bayinya di Sekitar Rumah

AJI Kecam Sikap Wali Kota Bandarlampung kepada Wartawan

Rektor Unisba Minta UU Ciptaker Segera Disosialisasikan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi