JABARNEWS | BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ihsanudin menilai UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diputuskan pada Senin (5/10/2020), sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan pemilik modal.
“Hanya kapitalis, konglomerat, dan investor yang diuntungkan. Sebaliknya merugikan dan menindas kepentingan dan nasib buruh,” kata Ihsanudin di Gedung DPRD Jabar, pada Kamis (8/10/2020).
Dia mengungkapkan, secara institusional DPRD Jabar harus memiliki sikap tegas dalam menilai UU Cipta Kerja yang kontroversi itu. Sikap itulah yang akan menemukan jalan keluar bagi kaum buruh.
“Mari kita cari jalan keluar yang elegan dan seimbang. Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut kesejahteraan, keamanan, kesehatan dan pendidikan,” ucap Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.
Ihsan menjelaskan, UU Cipta Kerja menganggap lembaga pendidikan layaknya perusahaan. Hal tersebut, lanjut dia, tidak bisa dibenarkan, oleh karena itu dia mengajak seluruh anggota Dewan untuk menyuarakan kesejahteraan kaum buruh.
“Kami akan sampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja ini. Kita lakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis,” jelasnya.
“Kami semua harus bersuara demi kemajuan dan kesejahteraan buruh. Pemerintah dan pengusaha tidak boleh mengorbankan rakyat kecil demi kepentingan perut sendiri,” tambahnya.
Lebih jauh, Ihsan mengungkapkan bahwa UUD 1945 Pasal 33 masih sangat jauh dari implementasi. Menurutnya, konstitusi negara itu hanya sebatas tulisan di atas kertas putih yang dicetak berulang-ulang dengan jumlah jutaan lembar.
“Tapi tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin,” tutupnya. (RNU)
