aqua

Ini Tiga Rekomendasi KPK untuk Perbaikan Sistem Tata Kelola LPG Bersubsidi

KPK pun menemukan dua permasalahan dalam program LPG bersubsidi.

Ilustrasi- LPG bersubsidi. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah dan PT Pertamina (Persero) perihal perbaikan sistem tata kelola program LPG bersubsidi.

"KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan PT Pertamina (Persero). Pertama, evaluasi Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait perluasan penggunaan LPG bersubsidi," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga:

Geledah DPRD Jabar, KPK Bawa Sejumlah Berkas Dari Ruangan Abdul Rozaq Muslim

Penyidik KPK Datangi Kantor DPRD Jabar, Masuk Ke Ruang Fraksi Golkar



Kedua, lanjut Ipi, pemerintah diminta mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas ke PT Pertamina menjadi bantuan langsung (targeted subsidy) dalam bentuk "cash transfer" dengan utilisasi Basis Data Terpadu (BDT).

"Sekarang dikenal dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai target penerima subsidi energi," kata Ipi.

Ketiga, kata dia, adanya perbaikan "database" untuk target penerima Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : KPK LPG Bersubsidi Ipi Maryati Kuding Rekomendasi KPK Komisi Pemberantasan Korupsi PT Pertamina Harga Eceran Tertinggi Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

KPK Panggil Mantan Anggota DPRD Kota Banjar, Ada Apa?

Soal Kasus Dugaan Korupsi PUPR Banjar, KPK Panggil Empat Saksi

Kasus Suap Proyek Pemkab Indramayu, KPK Panggil 14 Saksi

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi