JABARNEWS | CIANJUR – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring sekaligus melakukan evaluasi penyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Cianjur, Selasa (13/10/2020).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Mulyana mengatakan para Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa diharapkan dapat bisa menggunakan pengelolaan keuangan desa dengan baik.
“Pengelolaan Dana Desa (DD) dan keuangan desa pada umumnya, dapat mencapai tertib administrasi dan terjaga akuntabilitasnya,” ujar Mulyana, dalam di Hotel Grand Zuri, Kecamatan Cipanas, Selasa (13/10/2020).
Mulyana menambahkan, dalam pengunaan DD, dimintanya agar para Kades di Kabupaten Cianjur harus selalu berhati-hati dan tetap waspada, dari mulai proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa.
“Harus selalu berhati-hati dan tetap waspada. Agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari,” pungkasnya, kepada JabarNews.
Sementara itu, menurutt Pjs Bupati Cianjur H. Dudi Sudradjat Abdurachim menyampaikan hukum mengawal pembangunan untuk menjadi baik bukan mempersusah pembangunan, yang sudah ditetapkan peruntukannya.
“Jangan main-main sama penganggaran Dana Desa (DD), yang sudah ditetapkan peruntukannya, ujar Dudi Sudradjat
Ia mengatakan, kedatangan tim BPKP Provinsi Jawa Barat adalah untuk melakukan kegiatan monitoring. Semuanya dibahas termasuk evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa.
“Kepada para kades, agar segera mungkin untuk menyalurkan dana desa sesuai dengan peruntukannya. Bisa tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan bisa dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu.
Dudi menambahkan, dalam pelaksanaannya setiap saat proses penyaluran yang dilakukan harus adanya konsep pendampingan. Sehingga dapat terpantau dalam prosesi penyaluran dana desa di Kabupaten Cianjur secara baik. (Mul)
