aqua

Tumpang Tindih Kewenangan PAP, DPRD Jabar Minta Pemprov Benahi Regulasi

DPRD Jabar meminta agar Pemprov segera berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat

Anggota Komisi III DPRD Jabar Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia, Husin. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat melihat adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pajak air permukaan (PAP)

Anggota Komisi III DPRD Jabar Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia, Husin mengatakan hal tersebut mengakibatkan adanya wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Jabar malah jadi kewenangan Pemerintah Pusat, begitu pun sebaliknya.

Baca Juga:

Bupati Bekasi: Santri Aset Pemerintah, Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Waduh! 43 Nakes di Kota Bandung Terpapar Positif Covid-19



"Ini ada miss komunikasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat. Saya melihat sebenarnya banyak potensi besar pajak dari sektor ini bagi Provinsi Jawa Barat, tetapi iya itu (ada tumpang tindih kewenangan)," kata Husin di Bandung, Kamis (15/10/2020).

Tak hanya itu, persoalan tak adanya alat ukur jelas yang dimiliki Pemprov Jabar untuk menghitung penggunaan air yang dimanfaatkan perusahaan atau perorangan. Selama ini, Pemprov Jabar tidak berani berinvestasi untuk pengadaan alat tersebut.

Padahal, lanjut Husni, alat ukur tersebut sangat penting untuk mengantisipasi banyaknya praktik penipuan dalam pengukuran penggunaan atau pemanfaatan air permukaan yang dilakukan perusahaan, dengan tujuan menghindari pajak.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : DPRD Jabar Pemprov Jabar Pemerintah Pusat Pajak Investasi Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Jabar Terkini

berita terkait

Simak! Berikut Ini Tips Jitu Tangkal Covid-19 saat Musim Hujan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi