Live Stream Bandung 132 TV


Tumpang Tindih Kewenangan PAP, DPRD Jabar Minta Pemprov Benahi Regulasi

DPRD Jabar meminta agar Pemprov segera berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat

Anggota Komisi III DPRD Jabar Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia, Husin. (Foto: Net)

"Ada alat ukur jelas kok (namanya kalau tidak salah water meter). Gara-gara tak ada alat ukur jelas, selama ini banyak perusahaan hanya membayar pajak air permukaan dari laporan penggunaan air yang tolak ukurnya tidak jelas, hasil dimanipulasi. Jadi perhitungannya seolah-olah pasif, Pemprov Jabar hanya menerima saja," ucapnya.

Oleh karena itu, Komisi III DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar segera menindaklanjuti hal tersebut. Mulai dari menindak tegas perusahaan nakal yang menghindari bayar pajak air permukaan, segera merevisi aturan tarif dasar pajak air permukaan.

Baca Juga:

Bantah Ada Kisruh Pilkades, Camat Cisompet: Kita Hanya Pengawas

Lebaran H-1, Jalur Selatan Jabar Lintas Garut Terpantau Lengang



Selain itu, Husni juga meminta agar segera berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait kewenangan pengeloaan air permukaan, dan segera berinvestasi untuk mengadakan alat ukur jelas dalam perhitungan penggunaan atau pemanfaat air permukaan.

"Dengan begitu, target penerimaan pajak air permukaan sebesar Rp320 - Rp500 miliar di 2020 (perubahaan) atau di awal 2021 bisa terealisasi. Jangan sampai banyak perusahaan yang memanfaatkan air permukaan di Jawa Barat, mengambil keuntungan yang besar tetapi tidak membayar pajak, bahkan hanya membayar pajak dengan nilai yang sangat kecil," tutupnya. (Rnu)
Halaman sebelumnya  1 2
Tags : DPRD Jabar Pemprov Jabar Pemerintah Pusat Pajak Investasi Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Jabar Terkini

berita terkait

Wisata Curug Dadali Cianjur Cocok Untuk Tempat Liburan Lebaran

Liburan Lebaran Di Tempat Wisata Pantai Pangumbahan Sukabumi

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi