aqua

Waduh, UU Cipta Kerja Disebut Berpotensi Ancam Hutan Adat

Potensi hutan adat (yang belum diakui) ada 6,9 juta hektare.

Ilustrasi- Hutan Adat. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo khawatir pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja membuat banyak masyarakat adat tidak terakomodasi perlindungan dan legalitas hukum yang sebelumnya dijanjikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kami mencatat potensi hutan adat (yang belum diakui) ada 6,9 juta hektare. Dari 6,9 juta hektar ini sudah ada dokumen yang kami siapkan 900an ribu hektar usulan hutan adat," ungkapnya kepada dilansir dari laman CNNIndonesia.com, Jumat (16/10/2020).

Baca Juga:

Kecelakaan Maut Cipali KM 78, Polisi: Semua Korban Merupakan Penumpang Travel

Ingatkan Prokes, Ngatiyana: Virus Corona Itu Ada Meski Tak Terlihat



Sedangkan hutan adat yang diakui KLHK, katanya, hanya seluas 44.710 hektar. Luasan hutan adat yang diakui KLHK itu disebut jauh dari luas hutan adat yang diklaim masyarakat namun tidak diakui pemerintah.

Dodo menjelaskan selama ini kendala pengakuan hutan adat karena syarat pengajuan yang mengharuskan masyarakat memiliki surat keputusan atau peraturan daerah, yang mengakui wilayah tersebut sebagai hutan adat.

Ini diatur melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 67 menyebut masyarakat hukum adat berhak melakukan pemungutan hasil hutan, mengelola hutan dan memberdayakan hutan dalam meningkatkan kesejahteraan selama wilayahnya diatur dalam perda.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : UU Cipta Kerja Hutan Adat Omnibus Law Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi