JABARNEWS | JAKARTA – Kerusuhan pada saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja masih terus jadi bahasan sejumlah badan atau organisasi hingga tokoh Nasional.
Seperti halnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan, kerusuhan unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja sudah mulai tercium oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurutnya, kerusuhan unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja ada suntikan dana dari sejumlah oknum. Hal ini dikatakannya setelah menerima laporan dari BIN, ada pertemuan untuk merencanakan kerusuhan tersebut.
“Sebenarnya sebelum peristiwa itu terjadi, aksi-aksi itu terjadi, kita sudah dapat gambaran apa yang akan terjadi, intelijen itu. Kita dapat laporan akan terjadi ini, itu. Ada pertemuan si A, si B, ini bilang begini, ini saksinya, ini buktinya,” kata Mahfud dalam diskusi Karni Ilyas Club melalui YouTube yang seperti dikutip dari Suara.com, Senin (19/10/2020).
Ia mengatakan, meski potensi kerusuhan itu sudah dipastikan akan terjadi, namun pihaknya tidak bisa mencegah. Meski demikian, pihaknya tetap berhati-hati untuk tidak sembarang menangkap orang.
Menurutnya oknum kerusuhan sudah dibedakan dengan massa yang murni melakukan aksi demonstrasi.
“Itu kemudin ditangkap, ada yang bawa golok, lempar mobil dinas, termasuk meski tidak tersiarkan, sesmenko Tri Suwandono itu mobilnya dilempar,” ujarnya.
Ia menerangkan, penangkapan oknum kerusuhan tak hanya di Jakarta saja, ada juga di beberapa daerah lain. Mahfud merasa yakin ada oknum yang memberikan suntikan dana terhadap unjuk rasa yang rusuh itu.
“Sesudah ditangkap, apa yang didemo, apa yang dilakukan tidak tahu. Itu kan pasti ada otaknya ada yang modali juga ada yang instruksikan juga.” tutur dia.
Mahfud MD mengimbuhkan, dirinya tidak mengaitkan kejadian rusuh tersebut dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Partai Demokrat, atau SBY. Meskipun pihak kepolisian masih menahan delapan orang anggota KAMI yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan saat unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.
“Kita (pemerintah) tidak mengaitkan dengan KAMI, tidak mengaitkan dengan partai, bahwa kemudian nanti mungkin ada orang partai yang ditangkap, tapi kita (pemerintah) tidak menyebut partainya. Nanti yang ditunjukkan di pengadilan adalah tindak pidananya,” ujar Mahfud dilansir dari Portal Jember jaringan Pikiran Rakyat.
Mahfud menambahkan, begitu juga dengan Partai Demokrat yang sempat merasa disudutkan atas isu dalang kerusuhan aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurutnya, pemerintah tidak pernah mengaitkannya sama sekali.
“Oleh sebab itu, ketika kemarin Partai Demokrat merasa disudutkan, kalau pemerintah kan tidak mengatakan itu,” kata Mahfud. (Red)
