BPK RI Periksa Sejumlah Desa di Sumedang, DPMD Jabar Sebut Hasilnya

JABARNEWS | SUMEDANG – Badan Pengawas Kuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap beberapa desa di beberapa kecamatan Kabupaten Sumedang secara acak, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jabar, Ucu Mujiono mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini dilakukan di desa; Darmaraja, Situraja, Tanjungsari, Rancakalong, Jatinangor dan Cimanggung.

“Kami turut mendampingi kegiatan pemeriksaan yag dilakukan oleh BPK RI kepada Kementerian Desa (Kemendes) untuk mengevaluasi kinerja hingga ke tingkat desa. Mulai dari pendamping desa hingga ke unsur desa tentang bagaimana penggunaan anggaran selama pandemi Covid-19,” kata Ucu di Jatinangor, Sumedang seperti dilansir dari Times Indonesia, Rabu (21/10/2020).

Baca Juga:  Gandeng Polri, Pengusaha Cantik Sediakan Ribuan Vaksin Untuk Warga

Ucu mnerangkan, terkait penggunaan anggaran Covid-19, BPK memeriksa beberapa hal diantaranya; Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), regulasi yang diturunkan dari pusat hingga pelaksanaan yang dilakukan di lapangan.

Baca Juga:  Waspada! Jabar Rawan Gempa, Ini Kata BMKG

“Pemeriksaan yang dilakukan sejak kemarin ini sudah cukup baik hasilnya, pada hari ini yang merupakan hari terakhir tim BPK melakukan pemeriksaan, mudah-mudahan hasilnya memuaskan,” terang Ucu.

Ucu juga mengakui, bahwa pihaknya menyambut baik adanya evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Hal tersebut dikatakan Ucu, dapat membantu untuk melakukan monitoring hal-hal yang mungkin tidak bisa tersentuh oleh DPMD Jabar.

“Hasil pemeriksaan ini akan menjadi rekomendasi perbaikan, baik itu terkait penyaluran bantuan dana, fungsi pengawasan dan hal lainnya yang sekiranya perlu perbaikan,” ucap dia.

Baca Juga:  Empat Pasar Ekstrim Ini Disebut Awal Mula Covid-19

Terpisah dari itu, Tenaga Ahli Pendamping Desa tingkat Kabupaten Sumedang Ida Purnamasari mengatakan, pihaknya mengapresiasi positif adanya evaluasi dari BPK terkait alokasi anggaran pandemi Covid-19.

“Kendati kenyataan di lapangan masih ada kekurangan. Namun, hal itu menjadi upaya dari unsur terkait untuk melakukan perbaikan kedepannya,” kata Ida. (Red)