JABARNEWS | BANDUNG – Pandemi COVID-19 mengakibatkan beberapa pembangunan infrastruktur untuk sementara mengalami penundaan. Salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sementara pembangunan infrastruktur tetap berlanjut demi mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi.
Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran dengan prioritas pada penanganan dampak COVID-19. Kebijakan energi berkeadilan tetap menjadi perhatian utama. Di mana setiap masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap energi.
Terus Mengejar Investasi Infrastruktur – Ketersediaan infrastruktur mempercepat ekspansi ekonomi. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis. Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen. Dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.
Konektivitas Pangkas Biaya Logistik – Meskipun investasi infrastruktur masih jauh tertinggal, Pemerintah mempercepat ketersediaan infrastruktur konektivitas. Hal ini untuk menurunkan biaya logistik dan memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial dasar. Daerah-daerah yang dulu terpisah kini telah tersambung. Peringkat konektivitas infrastruktur kita membaik. Pekerjaan rumah yang tersisa kini tinggal menurunkan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Biaya logistik ini harus dipangkas.
Jembatan Udara Buka Wilayah Terisolir – Wilayah Indonesia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau membuat banyak daerah yang sulit diakses. Akibatnya daerah terluar, terisolir, dan tertinggal membutuhkan biaya mahal untuk lalu lintas orang dan barang. Pemerintah terus mengupayakan kemudahan akses dengan membangun jembatan udara. Upaya ini akan menurunkan jurang perbedaan atau disparitas harga barang sehingga perekonomian berangsur tumbuh.
Tol Laut Pacu Ekonomi – Bukan hanya jembatan udara, program tol laut sekelas Tol laut ini dapat digunakan kapal berkapasitas backbone juga sudah digarap sejak 2015. besar demi menekan disparitas harga barang antara Pulau Jawa dan daerah terluar, terisolir, dan tertinggal.
Wujudkan Mimpi Energi Berkeadilan – Minyak dan gas bumi tidak lagi sekedar komoditi. Migas menjadi lokomotif pembangunan. Perubahan paradigma ini memacu pertumbuhan industri dalam negeri. Smelter dibangun. Kilang-kilang minyak diperbaharui. Gas bumi bagi industri dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya alam baru dan terbarukan dioptimalkan. Mimpi besar keadilan pada akses energi bagi rakyat diwujudkan dengan menjadikan migas bukan barang mewah bagi masyarakat pedalaman dan terisolir. Juga, masyarakat berpendapat rendah mendapatkan akses yang sama.
Memangkas Harga Gas – “Kita kalah terus, produk-produk kita (kalah bersaing), gara-gara harga gas kita yang mahal,” kata Presiden dalam rapat terbatas awal tahun 2020. Presiden mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas dengan mengurangi jatah Pemerintah. Gas bumi memiliki porsi sangat besar pada struktur biaya produksi. Keputusan menurunkan harga gas langsung berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia.
Bertekad Jadi Pemain Utama – Energi masa depan adalah energi bersih. Tren dunia otomotif mengalami perubahan besar dengan hadirnya kendaraan listrik. Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen namun, bertekad menjadi pemain utama. Ekosistem pun disiapkan. Percepatan pembangunan pembangkit berbasis EBT, seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi. Target tahun 2025 penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 23 persen. Angka optimis dibandingkan capaian tahun ini yang kurang dari 15 persen. (Red)
Sumber: ksp.go.id
