Laporan Tahunan Jokowi Ma’ruf: Pulih dan Bergerak Maju (Part 8)

JABARNEWS | BANDUNG – Pandemi tak membuat negara berhenti untuk hadir di segenap pelosok tanah air. Pemerintah memastikan pembangunan harus berjalan di segala sektor hingga terwujudnya keadilan yang merata. Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama. Presiden bahkan menunjuk Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Ada banyak daerah tertinggal di seluruh tanah air yang perlu segera dibangun agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah. Bukan hanya pembangunan fisik tapi juga pembangunan mental. Pemerintah ingin memastikan pembangunan merata di semua wilayah. Negara harus hadir untuk memastikan terwujudnya Indonesiasentris.

Hidup Sejahtera di Daerah Pinggiran – Indonesia harus mempercepat pembangunan di daerah pinggiran sebagai bentuk keadilan sosial. Tak hanya terpusat di Jawa, tapi juga di daerah tertinggal. Tahun 2015 ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah.

Perlu inovasi-inovasi untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Salah satunya dengan mendekatkan produsen di daerah tertinggal dengan konsumen di seluruh Indonesia. Transformasi digital jawabannya. Saat ini, sudah ada 8.876 produk telah terjual lewat market place, dan telah dibangun 84 pusat layanan bisnis online.

Baca Juga:  Mendagri Ungkap Bapaslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan Karena Ini

Mengurangi Emisi Karbon – Pemerintah menetapkan lima sektor prioritas untuk mewujudkan komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon sesuai Paris Agreement 2015. Lima sektor itu adalah kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, serta adaptasi dampak perubahan iklim.

Sudah lebih dari 3,47 juta hektar lahan gambut dipulihkan. Tutupan lahan di daerah tangkapan air sepanjang DAS Citarum meningkat menjadi 77,3 ribu hektar. Pada tahun ini, Indonesia mendapatkan komitmen dari dunia internasional sebesar US$ 12,01 juta dari Green Climate Fund dan US$ 56 Juta dari Pemerintah Norwegia.

Kesetaraan Hak Kaum Difabel – Perhatian serius bagi penyandang disabilitas tidak pernah berkurang. salah satunya dengan membentuk Komisi Nasional Disabilitas, di tengah moratorium pembentukan lembaga baru.

Pembentukan komisi ini merupakan amanat UU tentang Penyandang Disabilitas. Kini, melalui Perpres No 68 tahun 2020, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) bukti pemerintah memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan para penyandang disabilitas.

Baca Juga:  Toko Busana Di Sukabumi Boleh Beroperasi saat PSBB, Ini Syaratnya

Pada Rumah Besar Pancasila – Toleransi dan kerukunan sebagai modal sosial kebangsaan yang terus dijaga. “Hanya dengan bersatu, kita akan menjadi negara kuat dan disegani,” begitu ajakan Presiden Joko Widodo pada acara Visi Indonesia tahun lalu.

Pesan ini menjadi bukti pentingnya toleransi semua warga negara. Menyelaraskan perbedaan dengan rumah besar Pancasila menjadi sesuatu yang indah. Tidak ada lagi orang Indonesia, yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia, yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain.

Memakmurkan Desa – Optimisme membangun Indonesia dari desa ibarat gayung bersambut. Potensi besar yang dimiliki desa ditambah dengan daya dorong pemberian Dana Desa (DD) terus meningkat. Program ini mampu menurunkan persentase kemiskinan menjadi 12,6 persen.

Baca Juga:  Alun-alun Cicendo Jadi Tradisi Baru Pelaksanaan Salat Id

Dalam lima tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan dana desa dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.

Kerangka Baru Pembangunan Papua – Lima tahun pertama pemerintahan, Presiden Joko Widodo berkunjung 12 kali ke Papua. Kunjungan yang sering ke dua provinsi ujung timur negeri ini untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua. “Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan,” kata Presiden.

Pada periode kedua pemerintahan, pendekatan kesejahteraan menjadi garda depan. Penerbitan Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat juga memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua terlaksana.

Kerangka baru Papua berupa: percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi. (Red)

Sumber: ksp.go.id