JABARNEWS | BANDUNG – Laporan ini sebenarnya lebih mirip catatan dan rekam jejak bahwa Presiden senantiasa berusaha memenuhi janjinya. Tetap berpegang pada mimpinya untuk meletakkan fondasi bagi Indonesia Maju, Presiden bertekad melaksanakan visi dan misi yang disampaikan saat pelantikan – 20 Oktober 2019 – untuk mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur: meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.
Apa yang dilakukan dalam setahun ini, sesungguhnya adalah kelanjutan dari periode sebelumnya. Kinerja pemerintahan, melalui berbagai program pemerintah merupakan bagian dari rencana pembangunan yang harus diimplementasikan oleh semua kementerian dan lembaga. Secara keseluruhan, banyak capaian kinerja sesuai rencana, namun tak sedikit yang mengalami penjadwalan ulang karena situasi dan kondisi.
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, menjadi faktor yang mempengaruhi berbagai rencana dan program. Efek domino pandemi berupa krisis di segala sektor adalah tantangan yang harus dihadapi. Penjadwalan program terpaksa dilakukan, karena prioritas utama adalah menyelamatkan rakyat dari wabah, sekaligus agar krisis kesehatan tak menjadi krisis kemanusiaan.
Justru dalam situasi krisis seperti inilah, Presiden Joko Widodo menyerukan kebangkitan baru. Targetnya bukan hanya lepas dari pandemi, tapi membuat lompatan kemajuan di segala sektor. Mumpung peta global lagi dinamis akibat pandemi di mana negara-negara besar di dunia mengalami kemunduran.
Transformasi dan reformasi dilakukan di tengah segala keterbatasan. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan pada penanganan kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi. Terutama upaya menangani penyakit menular, pola hidup sehat warga dan pelayanan kesehatan yang lebih prima bagi masyarakat. Di bidang ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi menjadi prioritas untuk didorong lebih maju, dengan transformasi digital. Juga Kartu Prakerja untuk antisipasi pengangguran baru dan yang terkena PHK. Jangka panjang adalah pelaksanaan UU Cipta Kerja yang didesain untuk mengantisipasi pengangguran yang selalu bertumbuh dengan penciptaan lapangan kerja.
Program infrastruktur dan energi tetap berkelanjutan dari periode sebelumnya dengan melihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa yang terpaksa mundur jadwal, di antaranya pemindahan Ibukota Baru meski tetap dalam agenda. Tapi sebaliknya, proyek-proyek padat karya diperbanyak.
Reformasi birokrasi kian didorong untuk menggenjot proses recovery dan meningkatkan produktivitas. Tak lagi kerja berorientasi proses tapi harus berorientasi hasil. Tugas pemerintah dan birokrasi bukan sekedar membuat dan melaksanakan kebijakan, tapi juga membuat masyarakat menikmati dan merasakan manfaat serta hasilnya. (Red)
Sumber: ksp.go.id
