JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan dana hibah sebesar Rp27,3 miliar pada tahun anggaran 2019 kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, dana hibah untuk BKKBN itu cukup rutin diberikan, bahkan pasa jaman Ahmad Heryawan (Aher).
“Ada hibah, yang diberikan Pemprov kepada BKKBN. BKKBN itukan unsur pemerintah pusat, ya. Tetapi, diizinkan untuk diberikan hibah,” kata Gus Ahad, sapaan akrabnya saat dihubungi di Bandung, Senin (26/10/2020).
Dana hibah senilai Rp27,3 miliar tersebut, lanjut dia, dialamatkan untuk tim pendamping desa dan tim pendamping kelurahan.
Gus Ahad menjelaskan, tenaga yang direkrut BKKBN untuk melancarkan pekerjaan sosialisasi dan penanganan KB. Misalnya, pemasangan alat kontrasepsi, penanganan-penanganann ketika ada kebijakan baru dan sebagainya.
“Ini sudah berjalan, saya sih optimis ya. Pos penyampaiannya by name by addres itu sudah ada. Tinggal bila ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia, tinggal update aja. Sesungguhnya itu,” jelasnya.
Gus Ahad menyebut, penyerapan dana hibah tersebut tidak ada masalah. Mengingat, sambung dia, program tersebut, bukan diusulkan setelah dananya datang, tetapi sudah dirancang sejak pengajuan di APBD.
Adapun soal tolak ukur keberhasilannya, politisi kelahiran Surabaya 25 November 1967 ini mengatakan program ini, pekerjanya sudah jelas.
“Program ini kan orang-orangnya sudah jelas, ya. Ketika honornya bisa sampe, kita sudah selesai gitu,” tutupnya. (Rnu)
