JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih memberikan perhatian khusus di sektor pertanian dalam penanganan Covid-19 dan pengendalian serta pemuluhan ekonomi daerah.
Anggota komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto mengatakan, selama pandemi Covid-19, ternyata para petani tetap mampu bekerja di ladang/sawah dan menghasilkan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat, khusus warga Jabar.
Namun, ucap dia, kendalanya dalam meningkatkan produksi pertanian, para petani seringkali kesusahan akan kelangkaan pupuk an-organik, terutama saat masuk musim tanam.
“Kelangkaan pupuk an-organik seharusnya tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah daerah (Pemprov Jabar) memberikan pelatihan bagi para kelompok tani untuk berkarya menciptakan/membuat dan memproduksi pupuk organik,” kata Bambang saat ditemui wartawan di gedung DPRD Jabar, Senin (26/10/2020).
Dia menjelaskan, pelatihan bagi para kelompok tani untuk membuat pupuk organik merupakan tanggungjawab pemerintah. Ketika sudah mendapatkan pelatihan, lanjut dia, petani tersebut dapat menjadi tranner bagi petani-petani lain.
“Ketika akan memasuki musim taman, pupuk organik sudah tersedia, dan dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan pupuknya,” jelasnya.
Bambang mengungkapkan, Komisi II DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar melalui OPD mitra Komisi II, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH), dan Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan untuk melatih para kelompok tani (poktan) membuat dan memproduksi pupuk organik padi, palawija, dan sayur-mayur.
“Sektor pertanian itu, bukan semata hanya sawah tetapi juga ada palawija, sayur-mayur,” tutupnya. (Rnu)
